MEDAN - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, meminta mapping kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumut mengenai kondisi pegawai negeri sipil (PNS) di daerah ini. Mapping ini terkait moratorium PNS yang tengah dikaji kementerian terkait.
Gatot menuturkan, sejauh ini pihaknya belum mengambil kebijakan apapun terkait wacana moratorium tersebut karena masih dalam kajian. Dia hanya minta mapping kondisi terkini PNS di Pemprov Sumut. Dikatakannya, dirinya sudah mempertanyakan langsung proses moratorium kepada Dirjen Otonomi Daerah, Djohermansyah Djohan.
"Kata beliau masih dalam proses kajian. Finalisasinya seperti apa dan kapan, masih dalam proses finalisasi," ujarnya.
"Saya juga sudah meminta kepada BKD untuk membuat mapping sebenarnya seperti apa kondisi PNS di Pemprov Sumut," ungkapnya. Dijelaskannya, sejauh ini, dia sudah memiliki ide-ide terkait reformasi birokrasi. Namun, pihaknya akan menyampaikan jika diminta oleh kementrian. "Kalau nanti dari sisi aspek, moratorium akan diimplementasikan, lalu Pemprov dalam hal ini diajak bicara oleh Kemendagri, baru kita bisa ajukan ide-ide," bebernya.
"Tapi substansinya, dalam moratorium sedang dalam finalisasi Mendagri. Mengenai kapan dilaksanakan, juga masih dalam proses kajian. Dan saya juga sudah minta mapping BKD," tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, berharap Keputusan Presiden tentang moratorium PNS bisa diberlakukan sebelum Oktober 2011. Sebelum mengikuti rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Gamawan mengatakan Keppres itu harus segera dikeluarkan agar daerah yang sudah mengusulkan rekrutmen pegawai tidak perlu menunggu-nunggu.
Menurut dia, saat ini draf Keppres tersebut sedang dikaji secara mendalam dan segera diajukan kepada presiden setelah memasuki tahap finalisasi.
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan, Anny Ratnawati, mengatakan, formasi PNS, terutama di daerah, sudah membebani anggaran sehingga menyebabkan ruang fiskal untuk membangun infrastruktur tergerus. Tercatat, 30 persen hingga 70 persen anggaran yang dialirkan ke daerah digunakan hanya untuk menutup anggaran belanja pegawai. Sehingga tidak ada ruang fiskal untuk membangun infrastruktur.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat, jumlah PNS di Indonesia per Mei 2011 mencapai 4.708.330 orang atau 2,03 persen dari jumlah penduduk. Beban APBN per tahun mencapai Rp180 triliun untuk gaji PNS termasuk pensiunan.
Source: Waspada Online Friday, 15 July 2011 22:02
