Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengupayakan analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK) dapat digarap pada triwulan pertama TA 2013. Hal ini sebagai persiapan awal Penerimaan CPNS Bandung Barat 2013. Namun konsekuensinya akan ada tarik ulur kebutuhan anggaran dengan estimasi anggaran yang digarap konsultan tersebut sebesar Rp 2 miliar. Hal itu disampaikan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana KBB, Heri Partowo di Ngamprah, Kamis (6/9) seperti dikutip dari Galamedia.
"Meski akan terjadi tarik ulur anggaran, pasti akan kita upayakan ABK ini digarap pada triwulan pertama. Dengan demikian kita akan mendapatkan kuota formasi CPNS Bandung Barat 2013," katanya.
Dikatakan, perubahan standar anjab ABK merupakan persoalan yang mengakibatkan Pemkab Bandung Barat tidak mendapatkan kuota formasi CPNS 2012. Sebelumnya, anjab dan ABK mengacu pada standar Permendagri. Namun saat ini pengajuan kebutuhan tersebut didasarkan pada analisis standar Kemenpan dan reformasi birokrasi (RB). "Dengan adanya perubahan standar anjab dan ABK, Kemenpan telah memberikan surat edaran yang kita terima pada bulan April. Di sana disebutkan bahwa anjab dan ABK merupakan pesyaratan dalam pengajun kebutuhan, namun batas akhir pengajuan tersebut 30 Juni," katanya.
Sebelumnya, anjab dan ABK didasarkan pada Permendagri No. 12 Tahun 2008 tentang Pedomanan ABK di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Namun setelah adanya kebijakan moratorium, didasarkan pada Permenpan dan RB No. 33 /2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan.
Masih menurut Heri, sehubungan dengan batas waktu penyerahan hasil analisis tersebut, pihaknya berkesimpulan, persyaratan ABK sesuai dengan versi Kemenpan, menyebabkan RB tidak dapat dikejar, "Kita sudah memberikan ABK pada tahun 2010, namun karena analisis yang dilakukannya masih mengacu pada peraturan sebelumnya, maka tidak dapat diterima," ujarnya.
Persoalan ABK tersebut tidak hanya dialami oleh Kabupaten Bandung Barat, tetapi kota dan kabupaten lainnya pun kewalahan untuk memenuhi persyaratan sesuai standar yang diarahkan Kemenpan dan RB. "Bukan saja kota/kabupaten yang mengalaminya, persoalan ini juga terjadi di Provinsi Jabar," ujarnya menyikapi banyaknya daerah tidak memperoleh kuota penerimaan CPNS 2012.
Paraturan baru kuota formasi CPNS
Sehubungan dengan hal tesebut, Heri memahami kekecewaan dari masyarakat bahwa Kabupaten Bandung Barat tidak mendapatkan kuota formasi CPNS 2012. Namun, pihaknya juga mengharapkan pengertian dari masyarakat bahwa persoalannya disebabkan peraturan yang muncul di tengah jalan. Oleh karena itu, pihaknya akan mengupayakan anjab dan ABK bisa digarap pada triwulan pertama 2013. Dengan upaya tersebut, dipastikan Kabupaten Bandung Barat akan memenuhi persyaratan untuk mengajukan kebutuhan kuota formasi CPNS Bandung Barat 2013.
Guna memenuhi kebutuhan tesebut, lanjutnya, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 2 miliar untuk melakukan analisis di 26 SKPD dan 16 wilayah kecamatan di Kabupaten Bandung Barat. Dalam persiapan pendataan persiapan penerimaan CPNS Bandung Barat 2013 ini, pihaknya akan membentuk tim yang di dalamnya terdapat perwakilan dari SKPD untuk menghimpun data yang dibutuhkan dalam melakukan analisis tersebut. "Pekerjaan analisisnya dilakukan konsultan. Kita sendiri akan melakukan koordinasi dengan membentuk tim untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk mendapatkan kuota formasi penerimaan CPNS Bandung Barat sesuai jumlah yang paling ideal," jelasnya.
Sementara dari hasil analisis kebutuhan CPNS Kabupaten Bandung Barat, Bandung Barat masih memerlukan 3.158 CPNS. Dari kebutuhan tersebut, 2.137 di lingkungan Disdikpora, 279 tenaga kesehatan, dan 681 tenaga teknis lainnya. diharapkan pemerintah pusat dapat memberikan porsi yang cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan kinerja aparatur di Bandung Barat. Jika semuanya disetujui maka jumlah ideal sebagai kuota penerimaan CPNS Bandung Barat 2013 adalah sebanyak 3.158 formasi.
(Galamedia)
