Monday, December 31, 2012

BKN Instruksikan PNS Dipidana Langsung Dipecat

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menginstruksikan kepada seluruh instansi agar menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dijatuhi hukuman pidana. Di dalam Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.326-2/99 Tanggal 20 November 2012 tentang PNS yang Dijatuhi Hukuman Pidana, ditegaskan eks napi harus diberhentikan...
Read more ...

Tidak Netral, PNS Harus Disanksi

Menjelang Pilkada Banyumas 2013, netralitas pegawai negeri sipil (PNS) di Banyumas dipertanyakan. Mengingat, dua dari enam pasangan yang mendaftar berstatus incumbent. “Sudah saatnya, sanksi tegas diberikan kepada PNS yang tidak netral. Kalau hanya wejangan, PNS harus netral dan sebagainya itu biasa dan normatif,” kata Wakil Ketua DPRD Banyumas, Mustofa...
Read more ...

Jangan Sampai Tuntutan Korupsi PNS Dipelintir

Ketentuan pemecatan langsung bagi PNS terpidana korupsi bakal dipertahankan di Undang-undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang hampir rampung pembahasannya. Untuk memperkuat ketentuan itu, setiap penuntutan perkara korupsi PNS akan dikawal ketat sehingga tidak dipelintir menjadi tuntutan pidana lainnya.Pengawalan ketat terhadap penuntutan tindak...
Read more ...
Sunday, December 30, 2012

PNS DKI Membengkak Karena Salah Kelola

Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta saat ini membengkak. Selain kelebihan sumber daya manusia (SDM), penempatan pegawai juga banyak yang tidak sesuai kompetensi dan belum proporsional.   Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, mengatakan, di satu sisi banyak unit yang kelebihan SDM, namun di sisi lain justru malah kekurangan....
Read more ...

Guru Honorer dan Sukwan Subang Terancam tak Dapat Tunjangan

Ratusan guru honorer dan tenaga sukarelawan (sukwan) di Kabupaten Subang terancam tidak mendapatkan tunjangan sertifikasi mulai tahun ini. Hal ini disebabkan adanya pertentangan aturan penerima tunjangan sertifikasi dengan ketentuannya dalam Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru.“Dalam peraturan tersebut, penerima tunjangan sertifikasi...
Read more ...
Saturday, December 29, 2012

Pemkab Boyolali Prioritaskan CPNS 2013 Untuk Pengangkatan 1.191 Tenaga Honorer

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali masih memiliki sebuah pekerjaan rumah (PR) terkait pengangkatan 1.191 tenaga honorer yang masuk dalam kategori II sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) di wilayah itu. Namun di sisi lain, hingga kini belum ada kepastian dari pemerintah pusat terkait aturan pengangkatan tenaga honorer yang dibayar dengan non-APBN/APBD...
Read more ...

Disiplin Pegawai Negeri Sipil masih Rendah

Disiplin pegawai negeri sipil di ling­kungan Pemprov Sumbar ma­sih rendah. Dalam dua tahun terakhir, tercatat 30 PNS yang dijatuhi sanksi. Seorang di antaranya dipecat.“Beberapa waktu lalu, Men­dagri menyampaikan, sedi­kitnya 1.091 PNS terjerat per­soalan hukum. Alhamdulillah sejak tahun 2011 lalu, belum ada PNS Pemprov yang terseret persoalan hukum,”...
Read more ...

PP Pegawai KPK belum Diteken, 41 PNS Terancam Mundur

Ternyata bukan hanya penyidik yang bisa hengkang dari KPK, sejumlah pegawai sipil dan auditor pun bisa pergi dari lembaga itu jika peraturan kepegawaian tidak diperbarui. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan jika revisi Peraturan Pemerintah No 63/2005 tentang Sumber Daya Manusia (SDM) tidak segera ditandatangani presiden, 41 pegawai kementerian...
Read more ...
Friday, December 28, 2012

Kemenkeu Masih Butuh PNS Baru pada tahun 2013

Kementerian Keuangan menyatakan jumlah jumlah pegawai negeri sipil (PNS) untuk Kemenkeu yang lulus pada seleksi CPNS tahun ini masih sangat kurang dari target. Hal ini disebabkan Kemenkeu menjaga kualitas PNS yang diterima. Sekretaris Jenderal Kemenkeu Kiagus Ahmad Badaruddin menyatakan pihaknya berharap bisa dapat 700 pegawai baru, namun yang lulus...
Read more ...

Banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dimanfaatkan Sebagai Dukungan Politik

Dominasi secara kuantitatif Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi masalah dalam posisi politik. Terutama di daerah, PNS terjebak dalam pergumulan politik dan cenderung masuk arus sebagai sumber daya politik bagi calon pimpinan daerah. Konsekuensinya banyak PNS tidak kompeten menjadi pejabat atas dasar hadiah setelah memainkan peran politik seperti menjadi...
Read more ...
Thursday, December 27, 2012

PNS Aceh Utara Diminta Mereformasi Diri

Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Utara, Syahbuddin Usman, mengingatkan pegawai negeri sipil (PNS) Aceh Utara agar mereformasi diri sendiri tanpa harus menunggu instruksi pada wakti-waktu mendatang.Jika PNS Aceh Utara biasa masuk kerja pukul 09.00 WIB, maka mereka diminta mengubah kebiasaan buruk itu dengan masuk kerja tepat waktu. Dia juga meminta tenaga...
Read more ...

Indisipliner, 40 PNS di Bonbol Terancam Pecat

Tingkat kedisiplinan sebagian aparatur pemerintah di Gorontalo masih memprihatinkan. Sampai sekarang masih banyak pegawai negeri sipil (PNS) tak becus bekerja. Padahal para PNS tersebut telah digaji dan diberikan fasilitas oleh negara/daerah. Contohnya di Kabupaten Bone Bolango. Saat ini tercatat ada 111 oknum PNS yang dinilai tak disiplin. Dari 111...
Read more ...

Dugaan Pelanggaran PNS Pemprov Jabar, Panwaslu Sodorkan 15 Pertanyaan Klarifikasi

Ketua Panwaslu Ihat Subihat yang juga Ketua Divisi Penanganan Pelanggaran beserta tiga stafnya, Selasa di Bandung memberikan sekitar 15 pertanyaan klarifikasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan pegawai negeri sipil (PNS) di Bagian Humas Pemprov Jabar.Klarifikasi itu berlangsung sekitar dua jam. Pertanyaan yang diberikan berkaitan dengan substansi...
Read more ...
Wednesday, December 26, 2012

Kemendagri Mentahkan Usulan Perdes Jadi PNS

Usulan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR agar perangkat desa (Perdes) diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimentahkan Kemendagri. Juru Bicara Kemendagri Reydonnyzar Moenek mengatakan, gagasan itu sangat sulit dipenuhi. Selain terbentur aturan PNS, juga anggaran pemerintah tidak mendukung untuk bisa merealisasikan usulan FPKB itu.“Kalau...
Read more ...

Tahun 2013 Sebanyak 17.000 PNS Pemkot Dapat Honor Rp 187 Miliar

Honor pegawai negeri sipil (PNS) lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dipastikan naik. Untuk tahun anggaran 2013 mendatang, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengalokasikan penghasilan tambahan sebesar Rp187 miliar atau naik RP10 miliar dibanding 2012 yang hanya Rp177 miliar.Besarnya belanja untuk honor yang melekat dalam belanja pegawaipadarancangan...
Read more ...
Tuesday, December 25, 2012

Formasi CPNS 2013 Segera Ditetapkan

Formasi CPNS dari tenaga honorer kategori satu (K1) dalam waktu dekat ini akan segera ditetapkan. Penetapan ini dilakukan setelah diserahkannya hasil quality assurance, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, serta hasil verifikasi validasi data honorer K1 dari BPKP dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi...
Read more ...

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Diberi Tunjangan Kinerja per Januari 2013

Pemerintah memutuskan memberikan tunjangan kinerja kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) per Januari 2013 kepada 20 kementerian lembaga (K/L). Tunjangan tersebut diberikan sebagai upaya mendukung dilaksanakannya reformasi birokrasi. Diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 17 November lalu telah menandatangani sekaligus 20 Peraturan Presiden...
Read more ...

PNS Jangan Meminta Jabatan

Sekretaris Daerah kota Banda Aceh, T. Saifuddin TA meminta kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Banda Aceh agar tidak meminta jabatan kepada siapapun. Hal tersebut disampaikan saat memberi sambutan setelah melantik 28 orang pegawai yang dinaikan jabatannya di lingkungan Diskes dan PPKB, di aula gedung C komplek Balai kota Banda...
Read more ...
Monday, December 24, 2012

PNS Dipidana Langsung Dipecat

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menginstruksikan kepada seluruh instansi untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dijatuhi hukuman pidana.Di dalam Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.326-2/99 Tanggal 20 November 2012 tentang PNS yang Dijatuhi Hukuman Pidana, ditegaskan eks napi harus diberhentikan...
Read more ...

Guru PNS Boleh Mengajar di Sekolah Swasta

Ruang mengajar guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak terbatas lagi. Selain bisa mengabdi di sekolah berstatus negeri, guru PNS juga bisa mengajar di sekolah-sekolah swasta. Payung hukum guru PNS mengajar di sekolah swasta kini dikaji. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mempertimbangkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 74 Tahun 2008...
Read more ...

Panwaslu Pantau Kenetralan PNS dalam Pemilukada Sukabumi

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) memantau kenetralan pegawai negeri sipil (PNS) dalam ajang pemilukada Kota Sukabumi. Pasalnya, sesuai dengan ketentuan PNS harus netral. Seperti diketahui ada empat pasangan Walikota Sukabumi yang maju dalam Pemilukada yang akan digelar pada 24 Februari 2013 mendatang. Keempatnya adalah Muraz-Achmad Fahmi (diusung...
Read more ...

Bisnis Tahun 2013

Bisnis Tahun 2013 | Awal yang baru merupakan moment penting untuk mendongkrak penghasilan yang lebih baik dari tahun sebelumnya, Tahun 2013 merupakan rencana besar bagi anda berjiwa pejuang dalam mecari bisnis 2013 yang produktif mulai dari sistem atau produk yang dikeluarkan. Disini kita akan mengulas sedikit tentang sosok jenis peluang bisnis 2013...
Read more ...
Sunday, December 23, 2012

Sebanyak 7 Orang Peserta CPNS Adukan Kecurangan Tes CPNS BKD Badung Bali

Tujuh orang peserta Calon Pegawai Negeri Sipil mengadukan ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Bali, di Jalan Diponegoro, Denpasar, karena merasa ada kecurangan dalam tes CPNS di Kabupaten Badung, Bali.Menurut mereka, Pengumuman Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Badung, Bali diduga terjadi kecurangan dengan memanipulasi nilai...
Read more ...
Saturday, December 22, 2012

Pemkot Solo Utamakan Pegawai Honorer Kategori II (K II) untuk CPNS 2013

Meski moratorium pengadaan pegawai negeri sipil (PNS) dicabut pada akhir 2012, Pemkot Solo belum akan mengajukan penambahan PNS tahun depan. Pemkot memilih berkonsentrasi pada seleksi pegawai honorer kategori II (K II) yang telah mencapai 840 orang. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Solo, Etty Retnowati, saat ditemui di Balaikota menyatakan Pemkot...
Read more ...

Guru di Bawah Kementerian Agama (Kemenag) Resah

Sejumlah guru sertifikasi non Pegawai Negeri Sipil (PNS) di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) Kota Kediri, mengeluhkan adanya pungutan sebesar Rp 100 ribu/orang untuk pengurusan Surat Keputusan (SK) Inpasing (penyetaraan guru negeri dan swasta). Apalagi jika pungutan itu diakumulasikan dengan sebanyak 400 guru, nilainya bisa mencapai puluhan...
Read more ...

Kajian Peraturan Pensiun Dini PNS/ASN Belum Rampung

Sejak tahun lalu, pemerintah mengkaji opsi pensiun dini untuk merampingkan struktur pegawai negeri sipil (PNS) dan menekan anggaran pensiun yang terus membengkak setiap tahun. Namun, kebijakan tersebut sepertinya belum bisa diterapkan dalam waktu dekat ini.Staf Ahli Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kem-PAN dan RB)...
Read more ...
Friday, December 21, 2012

Cegah PNS Keluyuran Saat Jam Kerja

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah dilarang keluyuran pada jam kerja. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD harus mampu membagi rata tugas-tugas kepada seluruh pegawainya guna mendukung efektivitas pelayanan birokrasi di tengah moratorium pengangkatan PNS. Wakil Bupati Hadi Supeno mengingatkan, arah kebijakan...
Read more ...

PNS jangan Buka Peluang KKN

Wakil Gu­bernur Sumbar Muslim Kasim mengimbau Pegawai Negeri Sipil ( PNS) tidak membuka peluang terjadinya Kolusi, Ko­rupsi dan Nepotisme (KKN). Pro­sedur birokrasi yang pan­jang dan berbelit-belit meru­pakan pintu masuk terhadap praktik KKN. Makanya, PNS dituntut memberikan pela­yanan prima pada masyarakat.”Ingat, jajaran aparatur pemerintah adalah...
Read more ...

RUU REDENOMINASI: Indonesia hindari kegagalan 1965

Pemerintah Indonesia belajar dari kesuksesan Turki, Rumania, Polandia, dan Ukraina melakukan redenominasi mata uang guna menghindari kegagalan 1965.Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Agus Suprijanto mengatakan untuk menyusun Rancangan Undang-Undang Redenominasi Mata Uang, pemerintah belajar dari pengalaman negara-negara lain. “Bukan...
Read more ...
Thursday, December 20, 2012

Formasi Tenaga Teknis Bakal Ditiadakan Mulai CPNS 2013

Mulai tahun cpns 2013, penerimaan CPNS untuk formasi tenaga teknis bakal dihapuskan. Selanjutnya, hanya formasi tertentu saja yang akan diprioritaskan oleh pemerintah pusat. “Kalau melihat tren kepegawaian yang ada, maka formasi pelayanan dasar seperti tenaga kesehatan, pendidik (guru dan dosen), penyuluh tetap diprioritaskan pada pengadaan CPNS 2013,”...
Read more ...

Ribuan Tenaga Honorer Kategori II Berpeluang Ikuti CPNS 2013

Sekitar 6.000 tenaga honorer kategori II yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang berpeluang untuk mengikuti seleksi peneriman calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun depan.“Anggaran penerimaan CPNS sudah ada, tinggal menunggu juklak dan juknis-nya saja dari pemerintah pusat,” kata anggota Komisi D DPRD Kabupaten Subang, Hendra Purnawan...
Read more ...

Ahok Janjikan PNS DKI Digaji Melebihi Swasta

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama berjanji untuk menambah besaran gaji pegawai negeri sipil (PNS) di ibu kota pada tahun 2014. Pria yang biasa disapa Ahok itu mengatakan, kenaikan gaji itu untuk mendongkrak kinerja PNS.“Gaji PNS DKI akan kami naikan untuk mendukung profesionalitas mereka biar lebih bersih,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta,...
Read more ...
Wednesday, December 19, 2012

Aktivitas PNS Garut Normal Meski Dikepung Aksi Unjuk Rasa

Kantor DPRD Garut yang terletak di Jalan Patriot digeruduk ratusan massa dari kubu pro bupati Garut, Aceng HM Fikri dan kubu kontra sang bupati,Nama Aceng mencuat setelah tindakannya menceraikan Fany Oktora (18) yang baru dinikahinya selama empat hari.Massa kontra Aceng dari Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) dan elemen mahasiswa menggelar...
Read more ...

Presiden Minta Moratorium PNS Dikaji Ulang

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta moratorium Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah diberlakukan dikaji ulang. Alasannya, dalam satu tahun selalu ada perubahan. Misalnya terkait pegawai yang masuk masa pensiun. Karenanya, ia meminta agar dilakukan perhitungan terkait kebutuhan PNS di berbagai sektor.“Beberapa saat yang lalu kita melaksanakan...
Read more ...

Nanang Akui Ada Perbedaan Soal RUU ASN

Mei 1998 bangsa Indonesia lewat gerakan reformasi telah melahirkan semangat baru untuk membawa bangsa ini menjadi lebih baik, meninggalkan pola lama yang terbangun melalui sistem Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).Mesin pengelola negara, disebut aparatur pemerintahan harus terbangun dan terekrut melalui mekanisme capability, artinya perekrutan aparatur...
Read more ...
Tuesday, December 18, 2012

Pegawai Dorong Pimpinan KPK Lebih Cepat Mengungkap Kasus

Rupanya, janji-janji yang diungkapkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi soal penuntasan sejumlah kasus korupsi yang menyita perhatian publik seperti Hambalang dan Century membuat resah sejumlah pegawai di lembaga tersebut. Para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi ini mengakui, publik perlu mendorong agar atasan mereka bisa cepat mengungkap kasus-kasus...
Read more ...

Atlet Berstatus PNS Harus Diberi Kesempatan Mengembangkan Kemampuannya

Wakil Gubernur Jambi Fachrori Umar meminta pemerintah kabupaten (pemkab) dan pemerintah kota (pemkot) di wilayahnya ikut mendorong kemajuan olahraga, salah satunya memberikan kesempatan kepada atlet yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) untuk mengembangkan kemampuannya.“Dorongan tersebut tidak harus berbentuk materi, tapi bisa dengan memberikan...
Read more ...

Usaha Modal Kecil

Usaha Modal Kecil | Trend bisnis di tahun 2013 semakin meningkat dengan tumbuh pesatnya teknologi ini akan menjadi sebuah peluang yang sangat besar bagi anda yang sedang mencari sebuah usaha sampingan dengan modal yang sangat minim, Pencarian anda memang benar disini saya akan mengulas sedikit tentang beberapa hal yang harus di pantau terlebih dahulu...
Read more ...

KH Malik Madani: Cegah Boikot Pajak dengan Pendekatan Dialog

boikot pajak menjadi trending topic dalam beberapa pekan terakhir. Isu ini dipicu oleh hasil Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama (NU) di Cirebon. Hasil Munas itu tercipta seiring maraknya pemberitaan tentang kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum pegawai pajak. Masyarakat kemudian menganggap bahwa uang pajak mereka dikorupsi oleh pegawai pajak. Terkait...
Read more ...
Monday, December 17, 2012

Pada Tahun 2013, Gaji pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo Sebesar Naik 7%

Kabar baik bagi pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo. Setelah menerima kenaikan gaji 10% pada tahun sebelumnya, tahun 2013 PNS bakal kembali diguyur kenaikan sebesar 7%. Saat ini, Pemkot masih menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur hal itu. Sebelumnya keputusan kenaikan diperkuat dengan pengesahan...
Read more ...

Info Lowongan Kerja Online Bali

Info Lowongan Kerja Online Bali | Hal terindah ketika kita sudah bisa merasakan kemakmuran yang bisa memenuhi semua harapan, Dengan adanya informasi seperti ini semoga bisa membuka hati kita bahwa peluang kerja online merupakan pilihan yang bisa diandalkan akan kehebatan pasarnya, Seiring dengan pertumbuhan internet di Indonesia situasi ini  merupakan...
Read more ...