Tiga pegawai negeri sipil (PNS) dilingkup Pemerintahan Kota Makassar terancam kena sanksi lantaran diduga terbukti terlibat politik praktis jelang pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel 22 Januari mendatang. Adapun ketiga oknum PNS tersebut adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Makassar, Lurah Mamajang dan Camat Mamajang.
“Ketiganya sudah kami rekomendasikan ke Bawaslu dan Mendagri serta Mempan untuk menjatuhkan sanksi terhadap ketiganya yang diduga terbukti terlibat politik praktis di pilkada Sulsel 2013 mendatang,” tegas Ketua Panwaslu Kota Makassar Amir Ilyas melalui telpon selulernya.
Dia mengatakan, dalam waktu dekat panitia pengawasan pemilu (panwaslu) Kota Makassar berencana kembali melakukan pemeriksaan terhadap ketiganya.
Rencana permintaan klarifikasi tiga pejabat lingkup Pemkot Makassar berlangsung 28 November mendatang. Ketiganya diperiksa karena dianggap ikut terlibat dalam mensosialisasikan bahkan mengukuhkan tim pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Nomor urut 1 dengan cara mengumpulkan RT/RW sekelurahan Mamajang, kemarin.
“Ketiganya pasti akan kami periksa kembali,” ujar Amir yang juga merupakan adik kandung anggota Panwaslu Sulsel Anwar Ilyas.
Hal ini merupakan temuan, maka pihak Panwaslu Kota Makassar tidak memiliki alasan untuk tidak menindaklanjuti hal itu yang kemudian diteruskan ke Bawaslu.
Sebelumnya Kadispora Makassar Agus AS juga sudah pernha menjalani pemeriksaan di Panwaslu Sulsel, terkait keikutsertanya mensosialisasikan pasangan IA, pada kegiatan gerak jalan santai Hut Kota Makassar beberapa lalu.
“Siapaun PNS yang kedapatan berpolitik apalagi sampai mengkapanyekan pasangan calon kami akan tindak siapapun orangnya,” ungkap Amir membantah pihaknya dianggap berpihak pada kandidat tertentu.
Sementara Tim Hukum Sayang, yakni Muh Yasser, mengatakan, pihak panwaslu baik kabupaten/kota maupun provinsi harus membuktikan ucapannya untuk menindak siapaun oknum PNS yang diduga terlibat politik praktis apalagi mensosialisasikan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel.
“Kami butuh bukti jangan hanya omongan,” tegas Yasser.
