Angin reformasi birokrasi di bidang SDM aparatur berhembus sampai ke Pakpak Bharat, sebuah daerah pemekaran kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara. Rencana promosi jabatan secara terbuka (open promotion) atau yang sering disebut dengan istilah lelang jabatan yang akan dilakukan Pemprov DKI Jakarta mendapat sambutan positif dari Bupati Pakpak Barat, Remigo Yolanda Berutu.
Dia mengatakan, hal serupa bukan tidak mungkin akan dilakukannya guna mendapatkan pejabat yang kompeten, melalui penyaringan secara transparan dan menghindari terjadinya penetapan pejabat berdasarkan like and dislike yang biasanya sangat kental dengan nuansa KKN. “Kami akan mempelajari aturan-aturan mengenai promosi jabatan tersebut, untuk segera diterapkan. Mungkin tidak hanya bagi lurah dan camat, tetapi untuk semua eselon,” ujar Remigo di Medan, Kamis (04/04).
Diakui, untuk menata birokrasi di Kabupaten Pakpak Barat membutuhkan langkah-langkah yang sistematis, dan sejauh mungkin tidak dicampuri oleh kedekatan emosional. Remigo mengakui, dia mempunyai keluarga besar di Pakpak Bharat. “Lebih dari delapan puluh persen penduduk adalah keluarga besar saya. Sebagai Bupati, saya berkewajiban membantu rakyat Pakpak Bharat untuk meningkatkan kesejahteraan, tetapi tidak dengan cara pilih kasih. Karena itu perlu adanya sistem yang baik, agar semua berjalan secara adil,” ujarnya.
Hal itu juga akan diberlakukan di jajaran birokrasi, khususnya dalam rekrutmen CPNS dan promosi PNS. Dua hal itu memang sering menjadi permasalahan dalam birokrasi di tanah air, terutama di daerah. Dalam rekrutmen misalnya, sangat kental dengan nuansa KKN, sehingga CPNS yang dihasilkan tidak kompeten. Hal serupa juga terjadi dalam promosi jabatan, yang kental dengan politisasi. Banyak penempatan pejabat di daerah dilakukan secara transaksional, dan tidak jarang dijadikan ‘ATM’ Bupati/Walikota.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah mengimbau seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah agar melaksanakan promosi jabatan secara terbuka, untuk menghindari penempatan pegawai hanya berdasarkan like and dislike.
Pada awalnya, dilakukan Kemenetrian PANRB untuk mengisi jabatan Kepala BKN dan Kepala LAN. Langkah itu dilanjutkan dengan promosi terbuka untuk pengisian jabatan eselon I di Kementerian PANRB. Kebijakan itu mendapat sambutan positif dari sejumlah instansi pemerintah, baik di pusat maupun pemerintah daerah. Salah satunya adalah pengisian jabatan lurah dan camat di Pemprov DKI Jakarta.
Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolanda Berutu tak ingin ketinggalan untuk segera menerapkan promosi jabatan secara terbuka di kabupaten yang wilayahnya sebagian besar terdiri dari hutan, dengan wilayah yang berbukit-bukit. “Saya ingin agar masyarakat, dan seluruh jajaran memahami bahwa ada sistem dan tahapan-tahapan yang harus diikuti untuk bisa menggapai jabatan tertentu. Bukan berarti kalau pangkat dan golongannya sudah sesuai lalu bisa otomatis menduduki jabatan eselon dua, misalnya. Saya setuju, dan akan membawa birokrasi dari comfort zone ke competitive zone,” tambah Remigo Yolanda Berutu. (ags/humasmenpanrb)
