Kantor Kementerian Agama Kabupaten (Kemenag) Purbalingga menegaskan tidak ada keterkaitan kasus oknum anggota DPRD Purbalingga yang diduga sebagai calo CPNS dengan Kantor Kemenag Purbalingga. Plt Kepala Kantor Kemenag Purbalingga, Bambang Sucipto menjelaskan, saat ini adanya honorer kategori satu (K1) sama mengikuti tahapan di BKN seperti di instansi lainnya di Purbalingga.
“Prinsipnya, jika ada penerimaan PNS, pengangkatan CPNS dari honorer dan lainnya, akan diumumkan secara terang dan gamblang. Bisa diakses masyarakat luas, transparan. Di luar itu, kami tegaskan, ilegal dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak usah digubris dan dipercaya,” katanya.
Para honorer di bawah naungan Kemenag memang banyak yang dikelola oleh pihak lain. Seperti guru-guru yang bernaung di yayasan. Namun tetap yang memfasilitasi mereka adalah Kemenag.
“Jadi kami minta para honorer atau siapapun tak usah percaya bujuk rayu oknum calo. Dari pihak mana pun. Semua yang memproses instansi berwenang di atas dan di wilayah menunggu penetapannya saja. Tak usah dilantari uang atau minta ke pejabat tertentu maupun oknum anggota dewan, tetap prosesnya di sana yang menentukan.”
Bambang menambahkan, tinggal menunggu proses selesai, hasilnya akan turun sendiri dan jelas resmi. Pihaknya juga selalu mengedarkan surat dari Kanwil Kemenag Jateng terkait himbauan waspada praktik percaloan CPNS.
Menurutnya, semua pemberitahuan, surat peringatan dan sejenisnya, sudah disampaikan melalui jajaran hingga ke bawah. Jadi masyarakat bisa mengakses informasi itu sejelas- jelasnya. Tidak ada yang ditutup- tutupi. “Silakan melaporkan jika ada praktik percaloan. Prinsipnya, yang katogori satu masih menunggu proses di BKN. Tunggu saja, nanti juga turun SK,” tandasnya.
Tags: Honorer, Kemenag, Makin, Minta, Waspada
This entry was posted on Wednesday, May 1st, 2013 at 3:02 am and is filed under CASN. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.