Dalam Kunker tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kab. Blitar, Gatot Darwoto mempertanyakan tentang keikutsertaan seluruh honorer K2 Kab. Blitar untuk tes seleksi dan mungkinkah semua akan dapat lulus diangkat menjadi CPNS serta bagaimana tindak lanjut yang tidak lolos seleksi. Lebih lanjut Gatot Darwoto juga mempertanyakan tentang sanksi terhadap adanya pemalsuan data K2 yang diusulkan daerah supaya masuk database BKN.
Menjawab pertanyaan tersebut Petrus Sujendro menyampaikan bahwa belum tentu seluruh honorer K2 yang diusulkan ke BKN dapat ikut Tes CPNS Honorer K2. Menurut Petrus, honorer K2 yang akan ikut tes rencananya adalah honorer K2 yang memenuhi kriteria usai dilakukan Verval. “Selanjutnya tidak semua honorer K2 dapat lolos tes,” jelas Petrus Sujendro,”Kalau semua lolos tentunya tidak perlu ada tes!” tegasnya. Petrus Sujendro menambahkan bahwa bagi yang lolos tes akan diangkat menjadi CPNS sesuai kemampuan keuangan negara pada tahun 2013 dan 2014. Sedangkan bagi yang tidak lolos menurut Petrus Sujendro jika tenaganya masih dibutuhkan dapat diangkat kembali menjadi PTT sesuai kemampuan keuangan Daerah.
Tekait pemalsuan data honorer, Paulus Dwi Laksono menegaskan bahwa apabila terdapat manipulasi data tenaga honorer baik honorer K1 maupun honorer K2 disertai dengan bukti yang kuat dapat dijatuhi sanksi administratif maupun sanksi pidana. “Apabila ada laporan dan bukti tentunya akan dilakukan audit investigasi terlebih dahulu,” tandas Paulus Dwi L.
Berdasarkan data BKN, di Kab. Blitar terdapat 4 honorer K1 dan seluruhnya MK berdasarkan hasil Verval. Sementara untuk honorer K2, Pemerintah Kab. Blitar mengirimkan 1.565 data tenaga honorer.
Sumber: BKN
