Penerimaan CPNS 2013

Inilah informasi tentang Penerimaan CPNS 2013 yang sangat ditungu-tunggu. Keinginan untuk menjadi salah satu dari pegawai PNS ternyata tidak memudarkan semangat para calon
pegawai negeri sipil ini untuk mengikuti seleksi penerimaan cpns 2013 ini. Oleh karena itu saya akan memeaparkan informasi tentang Penerimaan CPNS 2013 ini.

Ada beberapa penerimaan cpns baik itu tingkat pusat dan juga CPNSD atau CPNS tingkat Daerah (Propinsi dan Kabupaten) yang memang keperluan dan juga untuk mengganti sejumlah pegawai negeri sipil yang akan memasuki masa pensiunnya.

Informasi penerimaan CPNS 2013 ini berdasarkan pada pernyataan Wakil Men­teri Pendayagunaan Apara­tur Ne­­gara dan Reformasi Birokrasi (Wa­men PAN-RB) Eko Prasodjo bahwasannya "pelaksaan ujian cpns 2013 akan dimulai Bulan Juni atau pun paling lambat pada bulan Juli tahun ini (2013)".

                         

Untuk sementara, itulah Informasi tentang Penerimaan CPNS 2013

Pendaftaran CPNS 2013

Read more ...

Penerimaan CPNS 2013 Jawa Tengah (Jateng)

Untuk Penerimaan CPNS 2013 Jateng 2013, Pemerintah Provinsi Jawa Telah memasukkan usulan sebanyak 2.000 formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Ini adalah berita gembira bagi anda yang berencana untuk melakukan Pendaftaran CPNS 2013 di Jawa Tengah (Jateng). Rencana Penerimaan CPNS 2013 Jateng ini berdasarkan selesainya moratorium Penerimaan CPNS Nasional.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jawa Tengah Suko Mardiono di Semarang, Pada Hari Minggu 27/1/2013 yang mengatakan bahwa:

“Moratorium penerimaan CPNS sudah selesai, Jawa Tengah kembali mengajukan formasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara,”

Meski demikian, Menurut beliau, berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kuota CPNS yang akan diberikan hanya sekitar 300 orang. Ini berarti bahwa kemungkinan lowongan CPNS 2013 Jateng hanya sekitar 300 formasi lowong. Oleh karena itu persiapkan diri anda dengan sebaik-baiknya.

Bapak Suko Mardiono menuturkan bahwa Jawa Tengah tetap menyiapkan langkah antisipasi dengan mengalokasikan anggaran untuk penerimaan CPNS tersebut meski pemerintah pusat belum memberikan persetujuan.

“Kami tetap menunggu persetujuan pusat. Kalau tidak diberi, tentu tidak akan menggelar seleksi,” katanya.
Selain formasi umum, lanjut dia, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah pasti menerima CPNS untuk menuntaskan tenaga honorer yang belum diangkat yang saat ini masih ada sekitar 25 tenaga honorer yang belum diangkat dan sedang diupayakan untuk dituntaskan dalam dua tahun ini.

Bagi para calon peserta Pendaftar CPNS 2013 untuk wilayah Jawa Tengah tetap Optimis, persiapkan langkah strategi untuk mengikuti Pendaftaran dan Ujian CPNS 2013 mendatang dengan banyak belajar dan berdoa, tetap semangat, optimis dan menjunjung tinggi nilai sportifitas demi kemajuan Negara kita ini.

Read more ...

Lowongan CPNS 2013

Lowongan CPNS 2013 merupakan hal yang paling ditunggu saat ini. Untuk itu, saya melalui blog Pendaftaran CPNS ini akan memberikan Informasi tentang Lowongan CPNS 2013 ini. Menurut

Kepala Humas Kementerian PAN dan RB, Gatot Sugiarto, Lowongan CPNS 2013 akan dibuka sekitar bulan september 2013. 

Lowongan CPNS 2013 kemungkinan tersedia untuk 60.000 hingga 70.000 orang atau mencapai 50% dari angka pegawai negeri sipil (PNS) yang akan pensiun tahun 2013. Oleh karena itu, mari persiapkan diri dari sekarang. 

Untuk menjadi seorang PNS, anda harus siap fisik dan mental menghadapi tes CPNS. Sebisa mungkin mulailah mengumpulkan berkas-berkas yang mungkin akan dibutuhkan saat pendaftaran CPNS nanti.

Semoga info ini berguna untuk anda.

Wassalam :)

Pendaftaran CPNS 2013

Read more ...

Seleksi CPNS Honorer K2 September 2013

Seleksi CPNS Honorer K2 Diundur September 2013 - Pelaksanaan seleksi ujian tertulis tenaga honorer kategori II (K2) untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang semula direncanakan bulan Juni/Juli 2013 dindur hingga bulan September 2013.

Sekretaris Kementerian PANRB Tasdik Kinanto mengemukakan, penundaan itu dilakukan karena anggaran belum ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. “Di samping itu, uji publik serta penelitian terhadap data tenaga honorer K2 oleh kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah belum selesai,” kata Tasdik dalam dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Jakarta, Selasa (21/5) lalu.

Menurut Tasdik, materi ujian tertulis tenaga honorer kategori II (K2) itu, untuk test kompetensi dasar (TKD), materinya terdiri dari wawasan kebangsaan, intelegensi umum, dan karakteristik pribadi. Sedangkan untuk tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, dan tenaga selain tenaga kependidikan dan tenaga kesehatan, ditambah dengan dan test kompetensi bidang.

Tenaga honorer kategori 2 (K2) yang berhak mengikuti seleksi CPNS tahun ini adalah tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari APBN/APBD, diangkat oleh pejabat yang berwenang, bekerja di instansi pemerintah, masa kerja minimal satu tahun pada 31 Desember 2005, dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus, serta usianya sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2012 penyelesaian tenaga honorer K2 dilakukan melalui test secara tertulis dengan sesama tenaga honorer selama satu kali pada tahun 2013. Adapun proses pengangkatannya akan dilakukan selama dua tahun yaitu tahun 2013 dan 2014.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN), total data tenaga honorer K2 per tanggal 13 Mei 2013 sejumlah 559.891, yang terdiri dari 59.723 dari pusat dan 500.168 dari daerah. - INFO CPNS BUMN -

Read more ...

Kuota Rekrutmen CPNS 2013 untuk Kota Cimahi

Pemkot Belum Dapat Kuota CPNS - Meski pemerintah pusat melalui Menpan sudah menginformasikan adanya rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) di tahun 2013, hingga saat ini Pemerintah Kota Cimahi belum mendapat jatah dan panggilan pengajuan CPNS. Karena itulah, saat ini Pemkot Cimahi sedang fokus mengutamakan pegawai honorer yang jumlahnya mencapai 224 orang.

"Memang secara nasional sudah ada pengumuman dari Menpan tentang rekrutmen CPNS 2013, tapi untuk daerah khususnya Cimahi, kita belum ada panggilan atau instruksi dari Menpan mengenai rekrutmen CPNS tersebut," ungkap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Cimahi, Dantje Sunanda kepada "GM" di kantor Pemkot Cimahi, Jln. Demang Hardjakusumah, Senin (27/5).

Menurutnya, hingga saat ini berapa kuota PNS yang diberikan pemerintah pusat, memang belum punya gambaran. Bagitu juga menyangkut petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis CPNS 2013, belum menerima. Biasanya setelah daerah diundang pihak Menpan, selanjutnya daerah mengajukan formasi CPNS sesuai kebutuhan. Karena itu, lanjut Dantje, saat ini pihaknya sedang fokus menyelesaikan tenaga honorer yang akan diangkat menjadi PNS. #Galamedia

Sebelumnya - Pemkot Cimahi pada 2013 kemungkinan akan melakukan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Cimahi Dantje Sunanda mengatakan saat ini bagian organisasi sekretariat daerah tengah melakukan analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja untuk melihat kebutuhan pegawai di Cimahi.

“Setelah itu hasil analisis diserahkan pada Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi untuk dikaji lagi sekaligus disetujui atau tidak mengenai jumlah yang diajukan Cimahi,” kata Dantje kepada wartawan, Minggu (22/7). Pada 2013 mau tidak mau Cimahi harus membuka kesempatan baru karena pegawai yang telah ada sudah banyak yang pensiun.

Selama 2012 jumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang pensiun di lingkungan Pemkot Cimahi mencapai 184 orang. Di luar yang pensiun secara resmi (sesuai waktunya), ada juga sejumlah pegawai yang meninggal, pindah ke daerah lain, dan mengajukan pensiun dini. Namun mengenai berapa kebutuhannya dan kapan pelaksanaannya, pihaknya masih menunggu surat dari Menteri Pendayagunan Aparatur Negara (Menpan).

Menurut Dantje, Kota Cimahi terkahir ada rekrutmen CPNS pada tahun angggarn 2010. Tahun anggaran 2011-2012 mengikuti moratorium CPNS (penghentian sementara rekrutmen CPNS) sebagaimana yang diprogramkan pemerintah pusat. Karena itu sejalan dengan berakhirnya moratorium CPNS, mulai 2013 untuk Kota Cimahi kembali ada rekrutmen CPNS. - klik-galamedia.com - Kabar Cimahi -

Read more ...

Rekrutmen CPNS 2013 Gunakan Passing Grade

Info CPNS 2013 – Rekrutmen CPNS semakin disiapkan pemerintah. Pemerintah sepakat mengutamakan integritas dalam mencari Pegawai Negeri Sipil (PNS) baru.

Aparatur negara seyogyanya memiliki power culture sebagai bentuk dedikasinya menjadi abdi negara. Persoalan integritas ini akan diketatkan pada rekrutmen CPNS tahun 2013.

Asisten Deputi Kesejahteraan SDM Aparatur KemenPAN, Salman mengatakan, perlu adanya perbaikan pada sistem seleksi untuk mendapatkan SDM Aparatur yang berkualitas.

“Perekrutan ditujukan untuk memilih sarjana terbaik dari universitas terbaik,” katanya seperti dikutip, Selasa (21/5/2013).

Rencana pengangkatan CPNS tahun 2013 ini selain memiliki power culture, juga harus memenuhi syarat passing grade. Yaitu nilai minimal kelulusan yang akan diberlakukan lagi.

“Sejak merdeka kita tidak pernah memakai sistem passing grade lagi. Sekarang kalau butuh 20 pegawai tapi yang lulus hanya lima, maka hanya lima saja yang diambil,” jelas WamenPAN Eko Prasojo.

Selain menguji kepribadian, wawasan kebangsaan, dan kompetensi dasar, juga CPNS harus lulus pada kompetensi bidang. Butuh kreatifitas aparatur untuk sebuah perubahan yang lebih baik terhadap negara ini.

“Satu persen orang terhebat di Indonesia harus masuk birokrasi,” ungkapnya. Dimulai dari perbaikan daya tarik dari pekerjaan abdi negara ini, hingga menciptakan suasana yang kondusif untuk perubahan birokrasi.

Pemerintah kembali mulai menjaring CPNS baru sebanyak 60.000 orang tahun ini. Jumlah itu sudah termasuk program pengangkatan pegawai honorer yang masih tersisa. “Untuk penerimaan dari kategori umum 60.000-an,” kata Eko.

Untuk penerimaan pegawai dari pelamar umum dibagi untuk pemerintah pusat dan daerah. Dari sini, lanjut Eko, pemerintah bisa benar-benar mencari pegawai yang sesuai kebutuhan. #Detik Finance

Read more ...

Jadwal Ujian CPNS Honorer K2 (Kategori Dua) Tahun 2013 (Update)

Ada sekitar 652.458 orang jumlah honorer kategori dua (K2) yang saat ini belum diangkat menjadi CPNS. Mungkin anda salah satunya dan saat ini tidak sabar kapan diangkat menjadi CPNS. Pengangkatan honorer kategori dua, sama seperti penerimaan CPNS dari pelamar umum harus melalui ujian seleksi CPNS. Kapan waktu Ujian CPNS Honorer K2 (Kategori Dua) ini?

Diklaim sukses mengadakan seleksi CPNS pada 8 September lalu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN&RB) akan melakukan mekanisme serupa dalam tes CPNS dari honorer kategori dua (K2). Jadwal Ujian CPNS Honorer K2 (Kategori 2), Seleksi yang digadang-gadang pada April-Mei 2013 itu, akan dilaksanakan serentak dan diawasi oleh beberapa instansi serta LSM. Jadwal Ujian CPNS Honorer K2 (Kategori 2) ini seperti yang telah direncanakan oleh Kemenpan RB.

"Insya Allah, Jadwal Ujian CPNS Honorer K2 (Kategori 2) akan diadakan April-Mei 2013, honorer K2 dites. Test Ujian CPNS Honorer K2 berupa ujian kompetensi dasar dan ujian kompetensi bidang secara tertulis. Jadwal Pelaksanaan tes Ujian CPNS Honorer K2 dilakukan di hari yang sama. Jadi tidak ada jeda waktu yang panjang," kata Sekretaris Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SesmenPAN&RB) Tasdik Kinanto di Jakarta, kemarin (11/9).

Sama seperti pelamar umum, Ujian CPNS Honorer K2 juga akan menerima sekitar 200 soal yang disusun oleh konsorsium perguruan tinggi negeri (PTN). Bobot pertanyaan di tiap-tiap instansi, disesuaikan dengan passing grate-nya. Misalnya di daerah Jawa dan sekitarnya tingkat kesulitannya A dan B, Papua D, Sulawesi C, Sumatera A dan B, Kalimantan B. "Jadi makin tinggi passing grate-nya, soalnya juga makin sulit," ujarnya.

Master soal Ujian CPNS Honorer K2 dalam bentuk disk atau CD ini akan diserahkan ke masing-masing pejabat pembina kepegawaian untuk digandakan. Kemudian setelah selesai ujian, soalnya langsung dimusnahkan dan lembaran kerja jawaban diserahkan ke BPPT untuk diperiksa serta diolah konsorsium PTN.

Ditanya, apakah saat seleksi CPNS dari honorer K2 juga bersamaan dengan pelamar umum, Tasdik mengatakan, akan disendirikan. "Kalau honorer kan sekitar April-Mei, sedangkan pelamar umum sekitar Agustus-September," ucapnya.

Untuk diketahui, jumlah awal honorer K2 yang masuk ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah 652.458 orang. Jumlah tersebut berdasar data usulan tentang tenaga honorer dari 28 instansi pusat dan 487 instansi daerah. Namun setelah perekaman, jumlah tersebut berkurang menjadi sekitar 570 ribu.

Update (24/5):

Jadwal Tes Honorer K2 Diundur Sepetember

Pelaksanaan seleksi ujian tertulis tenaga honorer kategori II (K2) untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang semula direncanakan bulan Juni/Juli 2013 diundur hingga bulan September 2013.

Sekretaris Kementerian  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  Tasdik Kinanto mengemukakan, penundaan itu dilakukan karena anggaran belum ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

“Di samping itu, uji publik serta penelitian terhadap data tenaga honorer  K2 oleh kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah belum selesai,” kata Tasdik seperti yang dilansir dari situs www.setkab.go.id, Jumat (24/5).

Menurut Tasdik, materi ujian tertulis tenaga honorer kategori II (K2) itu, untuk test kompetensi dasar (TKD), terdiri dari wawasan kebangsaan, intelegensi umum, dan karakteristik pribadi. Sedangkan untuk tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, dan tenaga selain tenaga kependidikan dan tenaga kesehatan, ditambah dengan  test kompetensi bidang.

Tenaga honorer kategori 2 (K2) yang berhak mengikuti seleksi CPNS tahun ini adalah tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari APBN/APBD, diangkat oleh pejabat yang berwenang, bekerja di instansi pemerintah, masa kerja minimal satu tahun pada 31 Desember 2005, dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus, serta usianya sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006.

Read more ...

RUU ASN: Jabatan Dirjen Dibatasi Maksimal Lima Tahun

RUU ASN - Pemerintah kemarin kembali mematangkan Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN). Sejumlah isu strategis dibahas dalam rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Kamis (23/5). Salah satunya, lelang jabatan untuk eselon I dan eselon II yang berlaku secara nasional

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB) Azwar Abubakar menjelaskan, penerapan sistem lelang jabatan itu penting dilakukan agar seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendapat kesempatan yang sama untuk menduduki posisi manajerial.

"Namanya promosi jabatan (lelang jabatan) secara terbuka. Secara prinsip ada persaingan sehat, lebih terbuka, bukan hanya kepintaran, tapi juga kesetiaan,"jelas Azwar.

Meski lelang jabatan dilakukan terbuka, tetap ada syarat yang harus dipenuhi kandidat. Diantaranya, lelang jabatan diutamakan PNS yang sudah menduduki eselon I dan II. Pangkat calon peserta juga harus berada di bawah jabatan yang diinginkan.

"Tidak boleh lompat pangkat eselon I, paling kurang 4d. Peserta juga harus mengikuti uji kompetensi," katanya.

Wakil Menteri PAN Eko Prasojo menambahkan, pemerintah juga bakal memperketat penilaian satuan kinerja pegawai (SKP). Pegawai kementerian yang sudah menerima tunjangan kinerja namun memiliki kinerja di bawah SKP, tunjangannya akan dicabut.

Kinerja pegawai tersebut merupakan satu dari tiga kriteria reformasi di bidang SDM aparatur, selain promosi secara terbuka dan rekruitmen. "Bila empat tahun seorang PNS tidak naik kinerjanya, dia akan diberhentikan," terangnya.

Untuk rekrutmen pegawai, pemerintah tahun ini akan mulai menerapkan Computer Assessment Test (CAT) bagi pelamar umum. Usai tes, peserta akan langsung tahu lulus atau tidak, sehingga mengurangi potensi kecurangan di proses rekrutmen. Agustus mendatang, pemerintah memang akan menggelar seleksi CPNS untuk merekrut sekitar 60 ribu CPNS. Rekrutmen itu untuk menggantikan 110 ribu PNS yang pensiun tahun ini.

Sementara, promosi secara terbuka akan dilakukan dalam pemilihan pejabat eselon satu dan eselon dua. Caranya, pejabat eselon satu dan dua akan dibatasi masa jabatannya maksimal lima tahun.

Setelah lima tahun, pejabat tersebut harus mengikuti lagi seleksi dan ujian untuk jabatan yang sama selama lima tahun berikutnya. "Kalau misalnya eselon I nggak lulus kompetensi, ya bisa bertahan atau dalam beberapa waktu kemudian di downgrade ke eselon II," terang Eko.

Azwar menegaskan, RUU ASN disusun untuk meningkatkan persaingan sehat di kalangan kandidat. Dengan demikian, PNS berubah dari comfort zone ke competetive zone. "Tapi seterbuka apa, ini kan sebagai manajer negara, presiden ingin sesuatu yang berubah, tapi terkendali," lanjutnya.

Pemerintah mengalokasikan anggaran belanja pegawai di APBN Perubahan 2013 sebesar Rp 240,2 triliun. Ini artinya turun dari Rp 241,6 triliun yang dialokasikan di APBN 2013. Revisi sebesar Rp 1,4 triliun ini disebabkan penurunan anggaran remunerasi akibat ada beberapa kementerian dan lembaga yang sudah direncanakan mendapat remunerasi di APBN, namun ternyata belum siap melaksanakan reformasi birokrasi.

Kementerian dan lembaga memang baru dapat memberikan remunerasi pada pegawainya setelah menuntaskan program reformasi birokrasi. Saat ini, sudah ada 59 kementerian dan lembaga yang masuk dalam pipeline reformasi birokrasi.

Dari jumlah itu, 23 kementerian dan lembaga dalam proses pemberian tunjangan kinerjanya, 56 kementerian dan lembaga sudah melaporkan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) serta 33 provinsi, 32 ibukota provinsi, dan 32 kabupaten/kota yang akan ditetapkan sebagai pilot project. (ken/wan)

Read more ...

RUU ASN Siap Disahkan Juni 2013

RUU ASN - Presiden Susilo Bambang sudah setuju dengan subtansi draf Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Draf RUU tersebut diharapkan bisa rampung dan diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat pada Juni 2013 untuk dibahas.

"Bapak (SBY) sudah oke. Awal Juni ingin sudah final," kata Menteri Pendayaguanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Azwar Abubakar sesuai sidang kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (23/5/2013), membahas RUU ASN.

Azwar berpendapat, RUU ASN sangat baik untuk reformasi birokrasi. Sistem promosi jabatan, kata dia, menggunakan meritocracy system. Persaingan jabatan eselon I dan II akan lebih sehat dan terbuka. "Bukan hanya (dilihat) kepintaran, tapi juga kesetiaan," ucapnya.

Seperti diberitakan, ASN merupakan respon atas kritikan terhadap APBN. Salah satu kelemahan utama APBN, yakni alokasi anggaran paling banyak untuk belanja pegawai. Dalam APBN 2013, anggaran belanja pegawai mencapai Rp 241 triliun. Sebanyak Rp 212 triliun di antaranya untuk gaji dan tunjangan PNS.

Salah satu aturan penting dalam RUU ASN, yakni akan dikelompokkan PNS menjadi aparatur sipil negara dan pegawati tidak tetap. Untuk aparatur sipil negara, mereka tetap diberikan tunjangan pensiun. Namun, tidak untuk pegawai tidak tetap [kompas]

Read more ...

RUU ASN Pangkas Kerumitan Birokrasi

RUU ASN - RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai akan mampu memangkas kerumitan birokrasi yang ada sekarang ini. Dengan hadirnya undang-undang tersebut diharapkan tidak ada lagi birokrasi yang rumit, terkooptasi dan terhegemoni kekuasaan politik tertentu, tertutup, lambat, dan penuh KKN.

Demikian yang mengemuka dalam diskusi Forum Lesislasi dengan tema 'RUU Aparatur Sipil Negara (ASN)' bersama Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa, Sekretaris Kemenpan Tasdik Kinanto dan pengamat kebijakan publik Andrinof A. Chaniago di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (21/5).

Agun mengatakan bahwa RUU ASN ini merupakan kunci untuk menjalankan pemerintahan yang efektif, akuntabel, transparan, kompeten, dan bertanggung jawab. "Saya yakin ke depan akan menghasilkan pemerintahan yang lebih baik dan birokrasi, yang lebih efektif, efisien, akuntabel, Korpri atau PNS tetap independen, netral dalam politik," kata Agun.

Agun menilai problem utama tata kelola keuangan negara ini ada di kementerian keuangan. Karena itu RUU ASN diharapkan bisa dan membangun politik anggaran yang pro rakyat. Jangan terlalu berharap dengan situasi sekarang ini. "Dana transfer ke daerah yang mencapai Rp 580 triliun sesuai dengan UU no. 32/2004 tentang otonomi daerah ternyata tidak berdampak apa-apa, karena tetap saja banyak dibelanjakan ke Jakarta," ungkapnya. Dana transfer yang dimaksud Agun, adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). "Lihat saja, bagaimana para bupati/walikota berusaha mencairkan DAK ke Jakarta, mereka menginap di hotel-hotel Jakarta. Jadi wajar tidak ada pertumbuhan di daerah," terangnya.

Ketua DPP Partai Golkar mengatakan, jika politik anggaran tetap seperti selama ini maka bagaimana pun tak akan berkorelasi dengan kesejahteraan rakyat. Kedua, adalah masalah kepemimpinan atau leadership, di mana setiap pemimpin dari pusat dan daerah itu harus memahami tata kelola negara. "Dari menteri yang ada sekarang hanya sekitar 10 persen yang memahami tata kelola negara. Menkeu pun tak paham bagaimana mengatur APBN Rp 1.600 triliun itu. Untuk itulah lahir RUU ASN ini," ujar Agun.

Menurut Tasdik, RUU ini akan membawa perubahan mendasar menyangkut dua hal; yaitu kebiasaan-kebiasaan kerja yang tak produktif, buruk, dan berjalan di tempat, dan kedua terkait perbaikan sistem.

"Tujuan yang akan dicapai adalah mewujudkan birokrasi yang profesional, kompeten, berintegritas, memberikan pelayanan terbaik pada rakyat, dan bagaimana sistem ini mendudukkan orang secara obyektif sesuai kompetensinya," kata Tasdik.

Andrinof menegaskan jika dengan pemilu berbiaya tinggi dan suburnya politik dinasti sekarang ini, maka akan menyuburkan rekruitmen pegawai negeri sipil atau PNS bermotive politik atau KKN. Karena itu, kalau ingin mewujudkan birokrasi pemerintahan yang efektif, akuntabel, efisien, taransparan, dan bertanggung jawab, maka proses rekruitmen pegawai itu harus diperbaiki.

"Birokrasi itu tak bisa diperbaiki dengan tingginya gaji, remunerasi, dan sebagainya. Apalagi proses rekruitmen pegawai selama ini memang tidak melalui mekanisme yang transparan, tidak kompeten, juga tak akuntabel, sehingga kata Menpan Abu Bakar, pegawai yang kompeten hanya 5 persen. Itu kan sangat memprihatinkan," kata Andrinof.

Selain itu lanjut Andrinof, konsekuensinya jika berniat memperbaiki mekanisme rekruitmen yang transparan, maka sumber-sumber rekruitmen yang lain seperti sekolah-sekolah pemerintahan dan kedinasan, yang selama ini dijamin kelulusannya sebagai PNS, semua itu harus diatur dengan matang. "Kalau tidak, maka pegawai itu malah membuat geng-geng di birokrasi," ujarnya. [Suara Karya]

Read more ...

RUU ASN Disarankan Atur Rekrutmen Pejabat

RUU ASN - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI), Andrinof Chaniago mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah lima tahun "nginap" di DPR baru sebatas mencoba mengatur orang-orang yang saat ini ada di jajaran birokrat.

Padahal masalah aparatur sipil negara ini menurut Andrinof, bermula di hulu yakni pada tataran rekrutmen dan sistem yang selama ini dipakai dalam menjaring birokrat.

"RUU ASN ini baru sebatas mengatur pegawai negeri sipil. Padahal problemnya bermula di hulu, yakni saat rekrutmen dan sistem yang dipakai," kata Andrinof Chaniago, dalam Forum Legislasi, bertema "RUU Aparatur Sipil Negara (ASN)", di press room DPR, Senayan Jakarta, Selasa (21/5).

Demikian juga halnya dengan cara-cara yang dipakai oleh DPR untuk mendorong kinerja instansi yang memberlakukan renumerasi bagi instansi yang dinilai membaik kinerjanya. Menurut Andrinof, renumerasi terbukti tidak cukup efektif jadi stimulus bagi instansi lainnya sebab dari keseluruhan birokrat hanya sangat sedikit yang berkinerja memuaskan.

"Ini kata Menpan, hanya sekitar 5 persen dari keseluruhan jabatan yang ada di pemerintahan diisi oleh orang-orang yang punya kompetensi pada jabatannya," kata Andrinof, mengutip Menpan dan Reformasi Birokrasi. Kalau saya menghitung 60 persen yang kompeten, imbuhnya.

Pertanyaan mendasar untuk rekrutmen ini lanjutnya, apakah akan tetap dilaksanakan oleh instansi bersangkutan atau diserahkan ke Perguruan Tinggi atau lembaga-lembaga khusus rekrutmen.

Siapa atau lembaga mana yang merekrut menurut Andrinof, akan menentukan hasil dari seleksi yang dilakukannya. "Kalau cara rekrutmen benar dan terukur pasti dapat bibit yang bagus dan bisa bekerja," ujar dia. (fas/jpnn)

Read more ...

CPNS 2013 Sistem Computer Assisted Test (CAT)

CPNS 2013 – Rekrutmen CPNS Tahun 2013 semakin dimatangkan oleh pemerintah. Mulai tahun ini penerimaan CPNS khususnya dari jalur pelamar umum akan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). Dengan demikian, masing-masing peserta akan mendapatkan soal berbeda-beda.

“Kita akan mengadakan tes CPNS selama empat bulan. Jadi tiap hari ada yang mengikuti tes sesuai formasi yang disediakan pemerintah,” kata Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN-RB) Eko Prasojo di Jakarta, Selasa (14/5).

Melalui sistem CAT, lanjutnya, peserta bisa melihat langsung lulus atau tidak. Sistem tes seperti ini juga tidak bisa direkayasa sebab sistem komputer yang akan langsung memeriksa jawaban tiap peserta. “Meski tesnya tidak serentak, tapi setiap soal dijamin berbeda antarpeserta. Apalagi kita sudah punya bank soal yang memuat hingga puluhan ribu soal,” ujarnya.

Penerapan sistem CAT, merupakan salah satu target sembilan percepatan reformasi birokrasi untuk bidang SDM aparatur. Ada yang hal yang difokuskan dalam reformasi bidang SDM, yaitu kinerja pegawai, promosi secara terbuka, dan rekrutmen.

“Kita menginginkan yang masuk PNS itu benar-benar orang yang pintar dan memiliki integritas yang tinggi. Untuk itu, tahun ini kita akan menyelesaikan honorer kategori satu dan kategori dua yang harus diselesaikan tahun 2014. Setelah itu tidak ada lagi honorer-honorer lagi. Untuk pelamar umum, tahun ini dialokasikan sebanyak 60 ribu,” pungkasnya. #jpnn

Read more ...

CPNS Jabar 2013 Mengutamakan Pegawai Honorer

Info CPNS Jabar 2013 – Tenaga kerja kontrak (TKK) atau pegawai honorer akan diprioritaskan untuk masuk dalam Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemprov Jabar tahun ini. Berdasarkan verifikasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan), kuota CPNS Pemprov Jabar pada 2013 ini berkisar 1.810 orang.

Kuota CPNS tersebut terbagi jadi dua kategori untuk daftar CPNS yaitu 610 orang untuk Kategori I (pegawai honorer yang seharusnya diangkat namun gagal) dan 1.200 orang untuk Kategori II (pegawai honorer yang telah mengambdi selama 5 tahun).

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, Muhamad Solihin telah memberikan usulan untuk perekrutan pegawai baru kepada pemerintah pusat. Setelah proses verifikasi, pemerintah pusat melalui Kemenpan lantas memberikan jatah untuk 1.810 orang untuk dua kategori.

“Melihat informasi tersebut sehingga yang jadi prioritas atau diutamakan adalah para pegawai yang sudah mengabdi,” ujar Solihin saat dihubungi wartawan melalui ponselnya, Senin (13/5/2013).

Dia menjelaskan, meski pegawai honorer menjadi prioritas sebagaimana instruksi pemerintah pusat namun pendaftar umum tetap memiliki peluang. Hal itu jika Pemprov masih kekurangan pegawai. “Kalau kurang maka nanti dibuka penerimaan yang bisa diakses kalangan umum,” katanya.

Solihin menjelaskan, penerimaan CPNS di Pemprov Jabar ini mengalami pengunduran. Awalnya, penerimaan akan dilakukan pada Juni namun diundur hingga September tahun ini. Pemprov Jabar membutuhkan pegawai di berbagai sektor seperti tenaga medis dan tenaga teknik seperti untuk di lingkungan Pekerjaan Umum (PU).

Penerimaan pegawai baru diakui Solihin sangat dibutuhkan, karena ada sekitar 600 pegawai yang memasuki masa pensiun. Bahkan pada tahun 2013, ditaksir jumlah ‘abdi negara’ yang pensiun mencapai 750 orang. Penerimaan CPNS ini diharapkam mampu memenuhi kebutuhan jumlah pegawai Pemprov Jabar.

Read more ...

CPNS 2013 Riau

Informasi CPNS 2013 Provinsi Riau dapat anda lihat disini. Kali ini saya akan menuliskan informasi lowongan penerimaan dan pendaftaran CPNS 2013 pada provinsi Riau. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi anda terutama yang berencana untuk melakukan pendaftaran CPNS pada Penerimaan CPNS tahun 2013 ini.

Berdasarkan kabar yang beredar, Pemerintah provinsi Riau telah menyampaikan usulan formasi penerimaan CPNS 2013 kepada pemerintah pusat. PEMPROV Riau mengusulkan sebanyak 724 formasi. Harapannya semua formasi ini akan disetujui pemerintah pusat, namun bagaimana kepastiannya tergantung persetujuan.

Formasi penerimaan CPNS provinsi Riau 2013 diutamakan pada bidang Kesehatan, pendidikan, dan teknik. Dimana formasi kesehatan dan pendidikan mendominasi. Jenjang pendidikan yang tersedia pada formasi penerimaan CPNS Riau ini terdiri dari Diploma III (D3) hingga Strata II (S2). Untuk lulusan SMA/SMK tidak dibuka tahun ini. Untuk kabupaten/kota di provinsi Riau untuk formasi CPNS mengusulkan langsung ke Men-PAN, hanya saja Pemprov Riau melalui BKD Riau mendapatkan surat tebusan.

Bagi anda yang ingin mendaftar cpns tahun 2013 ini, persiapkanlah diri anda dengan sebaik mungkin, banyak belajar dan berdoa, semoga kita semua sukses menjadi PNS pada penerimaan CPNS 2013 ini. Amin

Read more ...

Ini Lowongan Kerja KPK Tahun 2013, Dari Penyidik Hingga Deputi

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka lowongan pekerjaan untuk 286 posisi, dengan komposisi jabatan tertinggi Deputi Informasi dan Data hingga penyidik.

"Malam ini akan dibuka di website KPK program `Indonesia Memanggil` untuk mengisi kebutuhan 286 posisi pegawai, dengan kebutuhan tertinggi adalah Deputi Informasi dan Data, Kepala Bagian Protokoler serta 149 posisi fungsional, di antaranya posisi penyidik," kata Kepala Biro Sumber Daya Manusia KPK Apin Alfian di Jakarta, Kamis.

Program bernama "Indonesia Memanggil" tersebut resmi dibuka di website KPK www.kpk.go.id sejak 16 hingga 25 Mei 2013 pukul 24.00 WIB.

"Posisi penyidik akan kami buka termasuk bagi PPNS (penyidik pegawai negeri sipil) dan TNI bila berminat untuk menjadi penyidik KPK, meski kami tetap bekerja sama dengan Polri untuk penyidik asal Polri, sedangkan posisi administrasi ada 135 lowongan," katanya.

Menurut Apin, 286 lowongan tersebut adalah untuk mencari pegawai tetap KPK, sedangkan KPK juga masih akan menerima pegawai negeri sipil yang dipekerjakan di KPK yang berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan hingga Kepolisian.

"Bagi TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang ingin bergabung ke KPK harus lebih dulu melepas kepegawaiannya di TNI, hal ini disebut alih profesi," ungkap Apin.

Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, rentang gaji dari sejumlah posisi yang ditawarkan adalah berkisar dari Rp8-50 juta.

"Gaji pimpinan KPK adalah sekitar Rp60 juta, selisih dengan deputi sekitar Rp10 juta, selisih posisi deputi dengan direktur atau Kabiro antara Rp5--10 juta sedangkan pendapatan pegawai fungsional adalah Rp8--9 juta," kata Johan.

Namun menurut Johan, pegawai KPK hanya menerima gaji tanpa ada tunjangan lain ditambah pengenaan pajak progresif.

"Tidak ada tunjangan lain selain kesehatan dan tunjangan hari tua yang dipotong dari gaji yang diterima setiap bulan, sedangkan pajak yang diterapkan adalah pajak progresif jadi makin tinggi gaji maka pajaknya juga makin tinggi, jangan kaget pajak pegawai KPK mencapai 35 persen pendapatan," tambah Johan.

Saat ini jumlah pegawai di KPK adalah sekitar 700 orang dengan penyidik yang berjumlah sekitar 100 orang, KPK juga berencana untuk menambah gedung.

"Kami akan mengatur ulang ruangan di gedung KPK saat ini dan gedung di pengadilan Tipikor lantai 3 dan 4 supaya kapasitas pegawai baru mencukupi sambil menunggu gedung baru yang mudah-mudahan selesai pada 2015," tambah Apin.

Anggaran pembangunan gedung KPK tahap I adalah sebesar Rp61 miliar sedangkan total anggaran pembangunan gedung KPK seluruhnya adalah Rp168 miliar dengan skema tahun jamak mulai 2013. [Sumber: Antara, Editor: Ruslan Burhani]

Read more ...

NTB Usulkan Penambahan 255 PNS Tahun 2013

Pasca dicabutnya moratorium penerimaan CPNS pertengahan Januari lalu, Pemprov NTB segera akan melakukan kajian sektor-sektor atau bidang-bidang yang dibutuhkan dalam menunjang pelaksanaan program di daerah. Saat ini, NTB masih kekurangan tenaga-tenaga dalam bidang pendidikan, kesehatan dan tenaga teknis lainnya seperti akuntan. "Kita akan usulkan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Setelah ada persetujuan itu baru bisa dipastikan berapa formasi kita. Dari formasi-formasi itulah kita akan melakukan seleksi CPNS," kata Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH dikonfirmasi Suara NTB.

Ia mengatakan, hampir semua sektor/bidang, NTB membutuhkan pegawai-pegawai yang profesional. Bidang yang paling membutuhkan tenaga-tenaga teknis, sebut Miuhammad Nur adalah bidang pendidikan, bidang kesehatan yakni tenaga-tenaga medis dan tenaga kesehatan. "Tetapi kita belum tahu berapa kebutuhannnya, hampir semua sektor itu kita butuh tenaga tetapi saya masih belum tahu berapa jumlah yang kita perlukan. Harus ada analisis dan kajiannya dulu," terangnya.

Setelah dilakukan kajian dan analisis, lanjutnya maka bisa diketahui jumlah kekurangan tenaga yang dibutuhkan oleh Pemprov NTB. Dari hasil analisis tersebut selanjutnya akan diusulkan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan disesuaikan dengan jumlah formasi yang diberikan pusat. "Secara umum ada titik tertentu atau sektor-sektor tertentu yang memang setelah dilakukan pengkajian memang diperlukan," jelasnya. Menyinggung salah satu persyaratan daerah yang bisa mengajukan usulan formasi CPNS yakni postur APBD harus lebih besar belanja publik daripada belanja aparatur, Muhammad Nur mengatakan NTB sudah memenuhi hal tersebut.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengusulkan penambahan sebanyak 255 Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk tahun anggaran 2013, ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB). "Karena NTB tidak diizinkan merekrut CPNSD di 2012, maka kami ajukan usulan 255 formasi untuk 2013," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB Muh Suruji, di Mataram. Ia mengatakan, 255 formasi CPNS 2013 yang diusulkan Pemprov NTB itu terdiri dari 177 formasi tenaga kesehatan, dan sisanya atau 78 formasi tenaga guru, dan tenaga teknis seperti penyuluh lapangan dan pengawas tenaga kerja.

Usulan tersebut sudah sampai di meja pejabat terkait di Kementerian PAN dan RB, meskipun belum memasuki tahun anggaran 2013. "Kami percepat usulan formasi CPNS 2013 itu, agar menjadi perhatian pusat, karena NTB tidak termasuk 22 institusi pemerintah daerah yang dibolehkan Kementerian PAN dan RB untuk merekrut CPNS melalui jalur umum di tahun ini," ujarnya. Kementerian Kementerian PAN dan RB telah memutuskan hanya 23 institusi pemerintah pusat dan 22 institusi pemerintah daerah, yang boleh merekrut CPNS di tahun anggaran 2012.

Pemerintah membuka peluang pengangatan CPNS melalui seleksi umum, dan secara nasional tersedia 62 ribu formasi khusus. Sebanyak 20 ribu lebih formasi untuk pemerintah pusat dan 40 ribu lebih untuk daerah. NTB tidak termasuk dalam 22 insitusi pemerintah daerah yang boleh merekrut CPNS 2012 jika mengacu kepada kepada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Jumlah Pegawai Negeri Sipil. Untuk kepentingan penataan birokrasi maka rekruitmen CPNS disesuikan dengan jumlah kebutuhan, kompetensi atau profesionalisme unit kerja, distribusi satuan kerja antarlembaga maupun antardaerah.

Jumlah PNS di jajaran Pemprov NTB telah mencapai 7.055 orang yang mengabdi di jajaran Sekretariat Daerah (Setda), Sekretraiat Dewan (Setwan), dinas-dinas daerah, Lembaga Teknis Daerah (LTD) dan lembaga daerah lainnya. Dari pedoman yang ada yang dikaitkan dengan beban kerja, maka Pemprov NTB termasuk daerah kelebihan PNS, namun dari aspek kualifikasi kompetensi masih tergolong kurang, terutama tenaga ahli medis dan paramedis. Berdasarkan analisis kebutuhan pegawai sesuai Keputusan Menpan dan RB Nomor 26 Tahun 2011 itu, maka Pemprov NTB tidak mendapatkan formasi CPNS di 2012.

Read more ...

Lowongan CPNS Tahun 2013 Dibuka Untuk 169.000 Orang

Pemerintah berencana membuka pengadaan calon pegawai negeri sipil baru sebanyak 169 ribu orang tahun ini. Jumlah itu sudah termasuk program penyelesaian pegawai honorer yang masih tersisa.

Wakil Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PAN-RB), Eko Prasojo mengatakan penerimaan CPNS dengan pengangkatan pegawai honorer tahun ini mencapai 169 ribu melalui seleksi.

Sesuai target, kata dia, pengangkatan seluruh pegawai honor tetap dilaksanakan pada tahun depan. “Untuk penerimaan dari kategori umum 60 ribuan,” kata Eko Prasojo di Samarinda, Kalimantan Timur, sebagaimana dikutip dari situs Setkab RI, Sabtu (11/5/2013).

Untuk penerimaan pegawai dari pelamar umum dibagi untuk pemerintah pusat dan daerah. Dari sini, lanjut Eko, pemerintah bisa benar-benar mencari pegawai yang sesuai kebutuhan.

Wamen PAN-RB memperkirakan perekrutan pegawai tahun 2014 kurang lebih sama dengan penerimaan tahun ini. “Kalau nggak ada yang macam-macam, Inya Allah 2014 masalah pegawai honorer rampung,” kata Wamen.

Menurut Eko, adanya pegawai honor yang masih tersisa membuat penerimaan pegawai masih harus memprioritaskannya. Setidaknya, penerimaan CPNS yang leluasa baru bisa dilaksanakan pada 2015 mendatang.

Tes Serentak Agustus

Tes penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara nasional akan digelar pada Agustus 2013. Jumlah PNS yang memasuki masa pensiun tahun ini mencapai sekitar 110 ribu dan yang akan diterima sekitar 60 ribu CPNS. Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), masih menunggu usulan kebutuhan CNPS dari daerah. setiap daerah harus mengusulkan berapa jumlah CPNS yang dibutuhkannya.

Sementara untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kategori 2 (pendapatan tidak dibayar melalui APBN/APBD), Wamen PAN-RB Eko Prasojo mengatakan, jumlahnya mencapai 500 ribu. “Kemenpan-RB masih akan melakukan penentuan kuota formasi jurusan dan usulan dari daerah,” jelas Eko.

Kemudian akan ditentukan jumlah kuota yang akan diterima untuk PTT K2. Jika kuota telah ditentukan, maka akan lakukan tes untuk pada Juli atau Agustus.

Tes penerimaan PTT K2, lanjut Eko, akan disamakan dengan tes penerimaan reguler, diantaranya tes kepribadian, tes potensi akademik dan tes wawasan kebangsaan

Read more ...

RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) Dibahas Presiden SBY

Bagaimana perkembangan RUU ASN? Sebelumnya dikabarkan bisa disahkan pada bulan April yang lalu, tapi kenyataannya RUU ASN harus melalui pembahasan yang alot. Terbukti saat ini RUU ASN masih dikaji semua aspek yang perlu diperhatikan sebelum disahkan menjadi undang-undang Aparatur Sipil Negara.

Hari ini (14/5) RUU ASN pada tahap pembahasan di kepresidenan. Dikabarkan Antara News Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melangsungkan rapat di Jakarta, Selasa (14/5) pagi, untuk membahas rancangan undang-undang Aparatur Sipil Negara.

Juru bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan Kepala Negara rapat membahas rancangan undang-undang tersebut.

Sejumlah menteri yang hadir dalam rapat tersebut antara lain Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, Wakil Menteri Hukum dan Ham Denny Indrayana, Menko Kesra Agung Laksono, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, Mensesneg Sudi Silalahi dan Seskab Dipo Alam

Read more ...

Test CPNS Digelar Serentak Bulan Agustus 2013

Penerimaan CPNS 2013 – Kabar terbaru perkembangan rencana pemerintah Membuka Lowongan CPNS 2013. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki masa pensiun tahun ini mencapai sekitar 110 ribu orang. Oleh karena itu, pemerintah akan membuka keran 60 ribu Calon PNS.

Wakil Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PAN-RB) Eko Prasojo mengatakan, Tes penerimaan CPNS ini akan digelar pada Agustus 2013. Tes ini, akan dilakukan serentak secara nasional.

Meski demikian, dia mengungkapkan Kemenpan-RB, masih menunggu usulan kebutuhan CNPS dari daerah. Menurutnya, setiap daerah harus mengusulkan berapa jumlah CPNS yang dibutuhkannya.

Sementara untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kategori II atau pendapatan tidak dibayar melalui APBN/APBD, dia mengatakan, jumlahnya mencapai 500 ribu.

“Kemenpan-RB masih akan melakukan penentuan kuota formasi jurusan dan usulan dari daerah,” kata dia seperti dilansir dari situs Setkab, Jumat (10/5/2013).

Dengan demikian, maka dapat ditentukan jumlah kuota yang akan diterima untuk PTT K2. Jika kuota telah ditentukan, maka akan lakukan tes untuk pada Juli atau Agustus.

Tes penerimaan PTT K2, lanjut Eko, akan disamakan dengan tes penerimaan reguler, diantaranya tes kepribadian, tes potensi akademik dan tes wawasan kebangsaan. #Okezone

Lowongan CPNS 2013 semakin dimatangkan pemerintah. Pemerintah kembali merekrut Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di tahun 2013 ini. Apa saja prioritas jabatan untuk rekrutmen tahun ini?

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN) Eko Prasojo mengatakan, formasi CPNS tahun 2013 ini sebanyak 60 ribu.

“Untuk instansi pemerintah pusat, jabatan yang diprioritaskan adalah guru, dosen, penegak hukum, serta jabatan utama fungsi instansi. Sedangkan jabatan yang diprioritaskan untuk instansi daerah adalah guru, tenaga medis dan paramedis,” jelas Eko seperti dikutip media, Rabu (1/5/2013).

Eko menambahkan, pemerintah menetapkan sejumlah jabatan yang menjadi prioritas, karena pegawai pada kelompok jabatan dimaksud berdasarkan hasil perhitungan beban kerja dinilai kekurangan.

Bagi yang penasaran dengan jenis formasi yang akan dibuka pada lowongan CPNS 2013 ini, berikut prioritas jabatan untuk rekrutmen CPNS 2013 selengkapnya: Formasi untuk Rekrutmen CPNS 2013 - 2014

Read more ...

Jumlah Kuota CPNS 2013 Sebanyak 169 Ribu

Kuota CPNS 2013 – Tahun ini pemerintah berencana membuka pengadaan calon pegawai negeri sipil baru sebanyak 169 ribu orang. Selain dari pelamar umum, Itu sudah termasuk program penyelesaian pegawai honorer yang masih tersisa.

Wakil Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrai, Eko Prasojo mengatakan CPNS yang diterima dan pengangkatan pegawai honorer tahun ini mencapai 169 ribu melalui seleksi.

Diungkapkan Eko, sesuai target pengangkatan seluruh pegawai honor tetap dilaksanakan pada tahun depan. “Untuk penerimaan dari kategori umum 60 ribuan,” kara Eko Prasojo di Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (8/5).

Untuk penerimaan pegawai dari pelamar umum dibagi untuk pemerintah pusat dan daerah. Dari sini, menurut dia, pemrintah bisa benar-benar mencari pegawai yang sesuai kebutuhan.

Dia memperkirakan perekrutan pegawai tahun 2014 kurang lebih sama dengan penerimaan tahun ini. “Kalau gak ada yang macam-macam, Inya Allah 2014 honorer rampung,” kata dia.

Menurut dia adanya pegawai honor yang masih tersisa membuat penerimaan pegawai masih harus memprioritaskannya. Setidaknya menurut Eko Prasojo, penerimaan yang bisa leluasa pada 2015.

Lowongan CPNS 2013 semakin dimatangkan pemerintah. Pemerintah kembali merekrut Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di tahun 2013 ini. Apa saja prioritas jabatan untuk rekrutmen tahun ini?

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN) Eko Prasojo mengatakan, formasi CPNS tahun 2013 ini sebanyak 60 ribu.

“Untuk instansi pemerintah pusat, jabatan yang diprioritaskan adalah guru, dosen, penegak hukum, serta jabatan utama fungsi instansi. Sedangkan jabatan yang diprioritaskan untuk instansi daerah adalah guru, tenaga medis dan paramedis,” jelas Eko seperti dikutip media, Rabu (1/5/2013).

Eko menambahkan, pemerintah menetapkan sejumlah jabatan yang menjadi prioritas, karena pegawai pada kelompok jabatan dimaksud berdasarkan hasil perhitungan beban kerja dinilai kekurangan.

Bagi yang penasaran dengan jenis formasi yang akan dibuka pada lowongan CPNS 2013 ini, berikut prioritas jabatan untuk rekrutmen CPNS 2013 selengkapnya: Formasi untuk Rekrutmen CPNS 2013 - 2014

Read more ...

Alasan Regenerasi, Menteri PAN Tak Jadi Caleg

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, yang juga politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN), memutuskan tidak mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Azwar menyatakan ingin ada regenerasi dalam susunan calon anggota legislatif. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Umum PAN Dradjad Wibowo dalam pesan singkat. “Pak Azwar sejak awal tidak masuk dalam daftar caleg 2014. Menteri dari PAN yang maju sebagai caleg hanya Zulkifli Hasan (Menteri Kehutanan),” ujar Dradjad.

Ia menjelaskan, alasan utama Azwar tidak mencalonkan diri sebagai caleg lantaran ingin memberikan kesempatan bagi kader yang masih muda, khususnya di wilayah Aceh. “Alasan utamanya adalah regenerasi, khususnya PAN Aceh. Yang bersangkutan merasa sudah terlalu sepuh untuk maju lagi dan ingin memberikan kesempatan kepada kader-kader muda PAN Aceh,” kata Dradjad.

Selain Azwar, Dradjad mengungkapkan, Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat saat ini, Farhan Hamid, juga memilih tak maju lagi sebagai caleg. Padahal, Dradjad mengakui Azwar dan Farhan termasuk tokoh andalan PAN di Aceh. “Karena itu, yang tampil dalam bakal caleg PAN untuk daerah pemilihan Nanggroe Aceh Darussalam 1 dan 2 adalah wajah-wajah baru,” kata Dradjad.

Sebelumnya, sebanyak 12 partai politik peserta Pemilu 2014 menyerahkan daftar caleg sementara (DCS) ke Komisi Pemilihan Umum. Sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II turut meramaikan daftar caleg itu. Berikut daftar menteri yang maju menjadi caleg berikut daerah pemilihannya berdasarkan data DCS di situs KPU.

Menteri asal Partai Demokrat
1. Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, nomor urut 1 di daerah pemilihan Sulawesi Tenggara
2. Menteri ESDM Jero Wacik (nomor urut 1-Bali)
3. Menteri Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan (nomor urut 1-Jawa Barat III)
4. Menteri Perhubungan Evert Erenst Mangindaan (nomor urut 1-Sulawesi Utara)
5. Menteri Pemuda dan Olahraga KRMT Roy Suryo Notodiprojo (nomor urut 1-DI Yogyakarta)

Menteri asal Partai Keadilan Sejahtera
1. Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring (nomor urut 1-Sumatera Utara I)
2. Menteri Pertanian Suswono (nomor urut 1-Jawa Tengah X)

Menteri asal Partai Kebangkitan Bangsa
1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Abdul Muhaimin Iskandar (nomor urut 1-Jawa Timur VIII)
2. Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal A Helmy Faishal Zaini (nomor urut 1-Nusa Tenggara Barat)

Menteri asal Partai Amanat Nasional
1. Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan (nomor urut 1-Lampung I)

Tags: Alasan, Caleg, Menteri, Regenerasi

This entry was posted on Wednesday, May 1st, 2013 at 2:36 am and is filed under CASN. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Read more ...

Anggota Korpri Diminta Ubah Pola Kerja

Posisi Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) semakin menguat seiring penyusunan Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN). Karena dalam RUU ASN diatur mengenai bentuk kerja dari organisasi non kedinasan seperti Korpri dan Dharma Wanita.
Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SesmenPAN-RB) Tasdik Kinanto menegaskan agar Korpri semakin menunjukkan taringnya melalui pelayanan publik yang maksimal dan dengan kesadaran diri yang penuh.

Pola kerja dan pola pikir harus berubah, ada semangat dan komitmen dalam diri Korpri agar ikut mengangkat beban masyarakat melalui outcome yang berkualitas.

“Kalau apinya kecil, gerimis saja sudah mati apinya,” ujar Tasdik Kinanto yang juga Sekjen Korpri dalam keterangan persnya.
Dikatakan, Korpri harus berusaha bangkit, terlebih dengan adanya pengungkit RUU ASN ini.

Selama Orde Baru, Korpri dijadikan alat kekuasaan untuk melindungi pemerintah yang berkuasa waktu itu. Namun sejak era reformasi, Korpri berubah menjadi organisasi netral dan tidak berpihak kepada partai politik tertentu.
Meski sempat redup, kini KORPRI sedang berupaya menyejahterakan anggotanya dengan mengerahkan segala potensi, seperti mendirikan koperasi bekerja sama salah satunya dengan Kementerian Perumahan Rakyat.

“Kedinasan atau tidak, pemerintah tetap membantu biaya operasionalnya guna peningkatan kinerja Korpri bagi pelayanan masyarakat,” tandasnya.

Tags: Anggota, Diminta, Kerja, Korpri

This entry was posted on Wednesday, May 1st, 2013 at 2:40 am and is filed under CASN. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Read more ...

Jadwal Tes CPNS 2013 Bakal Terganggu

Kabar mengejutkan datang dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Mereka menyebutkan jika anggaran penganggakatan CPNS baru yang masih diblokir Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak hanya untuk kelompok honorer kategori 2 (K2). Anggaran untuk tes pelamar umur juga diblokir.

Pemblokiran anggaran untuk pelaksanaan tes CPNS tersebut memang meresahkan. Apalagi jadwal pelaksanaan tes CPNS semakin mepet. Kemen PAN-RB menjadwalkan jika tes CPNS untuk pelamar umum maupun tenaga honorer K2 digelar antara Juni dan Juli depan.

“Memang benar posisinya sampai sekarang masih diblokir. Tidak hanya untuk yang K2 tetapi juga pelamar umum,” tutur Kepala Biro Hukum dan Humas Kemen PAN-RB Muhammad Imanuddin. Dia mengatakan jika pemblokiran oleh Kemenkeu itu bukan menjadi persoalan yang rumit. Sebab secara kelembagaan, anggaran untuk pengangkatan CPNS 2013 senilai Rp 99 miliar sudah disetujui DPR.

Imanuddin mengatakan Kemen PAN-RB terus menjalin komunikasi yang kuat dengan pihak Kemenkeu. Dengan upaya ini, diharapkan pemblokiran anggaran tes CPNS 2013 bisa segera dicabut. “Sampai sekarang kita masih optimis pelaksanaan tes CPNS on schedule,” katanya.

Dia bahkan menyebutkan jika Kemen PAN-RB sudah road show ke sejumlah daerah untuk sosialisasi pelaksanaan tes CPNS baru 2013. Diantara materi sosialisasi adalah tentang skema permohonan formasi CPNS baru.

Kemen PAN-RB menuntut semua instansi daerah melampirkan hasil analisis beban kerja (ABK) dan analisis jabatan (Anjab) ketika meminta formasi CPNS baru. Tanpa dua hasil analisis itu, Kemen PAN-RB tidak bisa memastikan instansi tertentu benar-benar kekurangan pegawai baru atau hanya asal minta formasi.

“Respon instansi daerah cukup bagus terhadap persyaratan tersebut,” katanya. Penetapan dua persyaratan itu sudah dijalankan dalam penetapan formasi CPNS baru 2012 lalu. Hasilnya formasi yang diminta oleh instansi pusat maupun daerah turun drastic dari periode sebelumnya. Dengan skema ini upaya menekan jumlah PNS seefektif mungkin bisa berjalan baik.

Tags: Bakal, Jadwal, Terganggu

This entry was posted on Wednesday, May 1st, 2013 at 2:52 am and is filed under CASN. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Read more ...

KPK Belum Putuskan Status Kepegawaian Pembocor Sprindik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum memutuskan status karyawan Wiwin Suwandi. Dia telah ditetapkan sebagai pembocor Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) atas nama Anas Urbaningrum.”Secara resmi belum (diputuskan status Wiwin),” ujar Johan saat dikonfirmasi, Jakarta.

Sementara itu, saat jumpa pers, Ketua Komite Etik KPK, Anies Baswedan mengaku telah melimpahkan sanksi yang akan diberikan kepada Wiwin ke Majelis Dewan Pertimbangan Pegawai KPK.

“Telah diputus, tapi bukan oleh kami, tapi oleh  majelis DPP, surat keputusannya saya belum lihat. DPP yang memiliki kewenangan,” ucap Anies.

Hal itu dikatakan Anies, karena Komite Etik tidak memiliki kewenangan untuk memberi sanksi di level pegawai. Komite Etik hanya memiliki kewenangan di level pimpinan KPK.

Wiwin diketahui merupakan kolega Abraham Samad. Ketua KPK itu mengenal Wiwin sejak masih tinggal di Makassar. Saat menjadi pimpinan KPK, Abraham memboyong Wiwin untuk menjadi sekertarisnya. Bahkan, Wiwin juga tinggal se-rumah dengan Abraham.

Tags: belum, Kepegawaian, Pembocor, Putuskan, Sprindik, Status

This entry was posted on Wednesday, May 1st, 2013 at 3:14 am and is filed under CASN. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Read more ...

KPU Bekasi Ancam Coret Tiga Caleg Berstatus PNS

Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi, Jawa Barat, mempersoalkan pendaftaran tiga orang calon anggota legislatif yang masih berstatus pegawai negeri sipil, termasuk BUMD, dari daerah setempat. “Dari hasil verifikasi yang kami lakukan, terdapat tiga orang calon yang masih berstatus PNS dan pegawai badan usaha milik daerah (BUMD),” kata anggota KPU Kota Bekasi, Kanti Prayogo, di Bekasi.

Verifikasi dilakukan terhadap semua berkas daftar calon sementara (DCS) yang diserahkan oleh pengurus partai politik kepada KPU Kota Bekasi hingga 22 April 2013. “Maaf, saya tidak bisa menjelaskan secara detail dari partai mana ketiga calon yang masuk kategori bermasalah itu,” katanya.

Menurut dia, ketiga calon itu dinilai melanggar Peraturan Pemerintah (PP) No.12/1999 tentang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota parpol. “Jabatan rangkap sesuai undang-undang tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan tidak fokus dalam melayani masyarakat,” kata Kanti.

Jika tiga orang itu masih tetap ingin menjadi calon anggota legislatif, kata dia, mereka diimbau berhenti dari PNS dan pegawai BUMD. “Jika tidak, kami akan mencoretnya dari pencalonan,” ucapnya.

Tags: Ancam, Bekasi, Berstatus, Caleg, Coret

This entry was posted on Wednesday, May 1st, 2013 at 2:38 am and is filed under CASN. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Read more ...

Kemampuan PNS Masih Jeblok

Indeks kemampuan PNS di Indonesia masih sangat rendah. Berdasarkan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) tahun 2003, indeksnya berkisar pada angka 0,25. “Meski itu pendataan tahun 2003, namun kondisi sekarang tidak beda jauh dengan hasil PUPNS 2003. Rendahnya indeks ini menunjukkan tingkat pelayanan publik juga rendah karena PNS tidak paham bagaimana itu melayani masyarakat dengan baik,” kata Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana dalam keterangan persnya.

Itu sebabnya, menurut Bima, kompetensi PNS harus ditingkatkan. Peningkatan kompetensi tersebut akan sejalan dengan falsafah Undang-undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) jika sudah ditetapkan.

Dengan meningkatnya kualitas SDM, setiap aparatur akan paham kalau mereka adalah aset bangsa yang bila diberdayakan akan mendatangkan income bagi instansi masing-masing.

“Jika falsafah UU 43 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian berkonsentrasi pada manajemen personal (administrasi pengadaan, kenaikan pangkat dan pensiun – red), maka UU ASN berkonsentrasi pada manajemen SDM PNS-nya, terutama peningkatan kompetensi SDM. Perbedaan tersebut akan berdampak pada perubahan signifikan,” terang Bima.

Terkait efisiensi organisasi, para pengola kepegawaian harus menghilangkan ketidakcocokan, miss-distribution, persaingan tidak sehat, dan miss-performance.

Sesuai tuntutan zaman, lanjutnya, SDM PNS yang dibutuhkan masyarakat adalah yang memiliki kompetensi, menguasai Information Technology (IT), dan dapat menyelesaikan silang pendapat. “Manajemen SDM PNS menunggu seberapa jauh, seberapa ikhlas, dan seberapa berani kita berubah,” tegasnya.

Dia berharap agar jajaran pengelola kepegawaian memberi masukan, saran, ataupun solusi untuk penyempurnaan kualitas layanan kepegawaian BKN.

Tags: Jeblok, Kemampuan, Masih

This entry was posted on Wednesday, May 1st, 2013 at 2:56 am and is filed under CASN. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Read more ...

Bulukumba Tidak Terima CPNS Tahun 2013

Pemerintah Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan tahun ini telah memastikan tidak membuka pendaftaran penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Hal itu diungkapkan Muh Ali Saleng, Kepala Kantor Kepegawaian Diklat Daerah (BKDD) Bulukumba. Menurut Ali, tahun ini pihaknya tidak akan membuka penerimaan CPNS meski pemerintah pusat telah merencanakan akan membuka penerimaan CPNS pada Agustus mendatang.

“Bulukumba tetap tidak membuka penerimaan CPNS tahun ini. Sebab pengangkatan kategori I dan II saja belum selesai,” jelas Ali Saleng kepada Tribun Timur (Tribunnews.com Network) saat ditemui di kantornya.

Selain itu pihaknya juga masih berdasar dari kemampuan daerah untuk menggaji para PNS. Bulukumba masih menggaji pegawainya dengan menggunakan APBD di atas 60 persen.

Tags: Bulukumba, Tahun, Terima, Tidak

This entry was posted on Wednesday, May 1st, 2013 at 3:01 am and is filed under CASN. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Read more ...

Gaji Pegawai Negeri Sipil kini Terendah Rp 1,3 Juta dan Tertinggi Rp 5 Juta

Kabar baik bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna, serta kesejahteraan PNS, pemerintah kembali menaikkan gaji pokok PNS. Kenaikan gaji pokok tersebut cukup lumayan. Setidaknya, kini gaji pokok terendah PNS mencapai Rp 1,323 juta dan gaji pokok tertinggi sebanyak Rp 5,002 juta.
Kenaikan gaji pokok tersebut  tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013. Dalam PP yang telah ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 11 April 2013 itu disebutkan, ketentuan gaji pokok baru PNS, yang merupakan perubahan ke-15 atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 itu berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.
Namun PP itu sendiri berlaku mulai pada tanggal diundangkan, yaitu 11 April 2013. Artinya, ada kemungkinan gaji pada bulan Januari, Februari, Maret, akan dirapel hingga bulan April mendatang, yang diterima PNS pada Mei mendatang.
Dalam lampiran PP itu disebutkan, gaji pokok terendah PNS (Golongan I/a masa kerja 0 tahun) adalah Rp 1.323.000, atau naik dibanding sebelumnya yang berjumlah Rp 1.260.000. Sementara gaji pokok PNS tertinggi (Gol IV/e masa kerja 32 tahun) adalah Rp 5.002.000, atau naik dibanding sebelumnya yang berjumlah Rp 4.608.700.
Dengan kenaikan tersebut, maka gaji pokok tertinggi PNS Golongan I (I/d masa kerja 27 tahun) adalah Rp 2.777.200 dimana sebelumnya Rp 2.122.700. Sedangkan gaji pokok terendah PNS Golongan II (II/a masa kerja 0 tahun) adalah Rp 1.714.100 dimana sebelumnya Rp 1.624.700, tertinggi untuk PNS Golongan II (II/d masa kerja 33 tahun) adalah Rp 3.238.000 (sebelumnya Rp 2.984.600).
Adapun gaji pokok terendah PNS Golongan III (III/a masa kerja 0 tahun) adalah Rp 2.2.186.400 (sebelumnya Rp 2.064.100), tertinggi untuk PNS Golongan III (III/d masa kerja 32 tahun) adalah Rp 4.066.100 (sebelumnya Rp 3.742.800). Sementara gaji terendah PNS Golongan IV (IV/a masa kerja 0 tahun) adalah Rp 2.580.500 (sebelumnya 2.486.200), dan tertinggi (Golongan IV/e masa kerja 32 tahun) adalah Rp 5.002.000 (sebelumnya Rp 4.608.700).
Kepala Biro Hukum dan Humas (Karo Hukmas) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) M Imanuddin mengatakan, memang benar rencana kenaikan gaji untuk PNS itu. “Kenaikan ini sebagai antisipasi inflasi,” kata dia kemarin (29/4).
Imanuddin belum bisa memastikan kapan kenaikan gaji ini akan dirasakan PNS. Meskipun telah jelas PP kenaikan gaji ini telah terbit, kemungkinan besar PNS baru bisa merasakan kenaikan gaji pada 2014 nanti. Perkirakan itu muncul karena untuk bulan-bulan selama 2013 ini, akan dihitung rapelan. “Gaji PNS itu terkait dengan APBN maupun APBD,”  katanya.
Imanuddin mengatakan APBN maupun APBD 2013 ini sudah selesai dibahas dan alokasinya sudah rinci. Sulit sekali ada koreksi, terutama untuk komponen gaji. Jadi kemungkinan paling besar, kenaikan gaji akan dicarikan tahun depan di dalam APBN atau APBD 2014. Jika dikebut lagi, pencairan rapelan kenaikan gaji pokok bisa dibayarkan dari APBN Perubahan 2013 nanti.
”Logikanya enggan mungkin (tahun ini cairnya, Red) karena kementerian/lembaga dan pemda perlu persiapan anggarannya di 2014,” kata dia. Imanuddin menjelaskan urusan kenaikan gaji pokok ini sudah sering terjadi. Selain sebagai bentuk antisipasi inflasi, juga wujud perhatian negara terhadap PNS.

Tags: Negeri, pegawai, Sipil, Terendah, Tertinggi

This entry was posted on Wednesday, May 1st, 2013 at 2:58 am and is filed under CASN. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Read more ...

Mahasiswa Sukoharjo Tuntut PNS Netral

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Aspirasi Rakyat (Gempar) menggelar unjuk rasa di Proliman, Sukoharjo. Mereka mengajak pegawai negeri sipil (PNS) Sukoharjo untuk tetap bersikap netral dalam pemilihan gubernur (Pilgub) Jateng. Para mahasiswa menilai saat ini sudah mulai tampak ada semacam gerakan politisasi terhadap PNS di Sukoharjo, terhadap calon tertentu dalam pilgub.

Pantauan di Proliman, puluhan mahasiswa tersebut membentangkan poster bertuliskan “Bawaslu harus tegas’, ‘PNS bukan badut penguasa’, ‘PNS aku cinta padamu’, ‘Bawaslu mana taringmu?’, ‘PNS kudu netral’, ‘PNS = Pegawai Netral Sekali’, ‘Tolak intervensi PNS dalam pilgub’, ‘Jangan politisasi birokrasi’ dan sebagainya. Mereka juga menggelar aksi teatrikal dengan berperan sebagai bupati dengan menjerat para PNS yang dipimpinnya menggunakan kain dan tali.

Koordinator aksi, Komarudin Ahmad, mengatakan kita meminta kepada PNS untuk tidak terlibat dalam politik aktif seperti kampanye. Kedua, PNS juga harus netral dalam pilgub. Kepala SKPD juga tidak semena-mena dengan menggunakan kewenangannya untuk berkampanye dan memaksa bawahannya untuk mendukung pilihan atasannya.

“PNS harus diberikan kebebasan untuk memilih sesuai dengan keinginannya dan tidak ada paksaan dari siapa pun. Kami meminta kepada badan pengawas pemilu untuk bertindak tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran selama pilgub,” ujar Komarudin di sela-sela unjuk rasa, Selasa.

Menurut Komarudin, dalam PP no 53/2010 tentang Disiplin PNS dinyatakan bahwa setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan cara terlibat dalam kampanye, menggunakan fasilitas terkait dengan jabatannya untuk kampanye, membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan mengadakan kegiatan yang mengarah terhadap keberpihakan pasangan calon.

Tags: Mahasiswa, Netral, Sukoharjo, Tuntut

This entry was posted on Wednesday, May 1st, 2013 at 3:04 am and is filed under CASN. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Read more ...

Guru Honorer Swasta Sulit jadi CPNS

Guru honorer swasta kesulitan menjadi CPNS. Meski demikian mereka menyadari hal ini bukan kebijakan Pemkot Bandung. “Kami sadar beberapa kebijakan memang datangnya dari pemerintah pusat, sehingga pemkot tidak dapat berbuat banyak,” ujar Ketua Forum komunikasi Guru Honorer Swasta (FKGHS) Kota Bandung Mohamad Hasanudin,  seperti diberitakan Radar Bandung (JPNN Grup).

Hasanudin mengatakan, seharusnya kabupaten/kota memiliki kebijaksanaan sendiri terkait dengan pengangkatan CPNS.”Kan kabupaten/kota memiliki otonomi, tapi tidak dengan otonomi pengangkatan CPNS. Harusnya sih punya kewenangan juga,” sesalnya.

Meski demikian, Hasanudin mengakui, Pemkot Bandung sudah cukup berupaya untuk membantu kesejahteraan guru honorer. Dengan memberikan tunjangan fungsional fungsional non guru sertifikasi.

Seperti diketahui, APBD Kota Bandung menganggarkan Rp60 miliar untuk 2027 orang guru honorer. Jumlah ini naik, dibanding tahun 2012 yang hanya Rp52 miliar untuk 17 ribu orang guru honorer.

Jumlah guru honorer saat ini sebanyak 21 ribu untuk semua tingkatan baik swasta dan negeri.  Sementara guru honorer negri berjumlah 2 ribu orang. “Jadi memang lebih banyak guru honorer swasta ketimbang negri,” akunya.

Dari 2 ribu orang guru honorer, hanya 6 ratus orang yang berkesempatan menjadi CPNS, sisanya tidak terdaftar.  Hal ini diakui Walikota Bandung Dada Rosada.

“Memang ada hal-hal yang bisa kebijakannya bisa ditembus ada juga yang tidak,” kata Dada.

Kebijakan yang bisa ditembus adalah pemberian dana tunjangan untuk para guru. Sedangkan yang tidak bisa ditembus adalah pengangkatan guru honorer menjadi PNS.

“Pemberian uang tunjangan, adalah sebagai bukti, bahwa kita memperhatikan, dan memberikan penghargaan bagi pahlawan tanpa tanda jasa,” tambah Dada.

Dada juga berterimakasih kepada guru honorer swasta. Karena tanpa ada yayasan swasta, sekolah negri kewalahan menampung semua siswa.

Tags: Honorer, JPNNcom, Sulit, Swasta

This entry was posted on Wednesday, May 1st, 2013 at 2:50 am and is filed under CASN. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Read more ...

Kepala Daerah Diminta Kurangi Jumlah PNS

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, dapat memastikan hampir seluruh daerah di tanah air terjadi kelebihan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS), terutama di tingkat kabupaten/kota.Akibatnya, tidak heran jika sampai saat ini penyerapan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih lebih besar ditujukan untuk membayar gaji pegawai.

“Belum lagi untuk belanja bepergian dinas. Menurut saya yang agak lebih berat (belanja perjalanan dinas yang tinggi,red),  diturunkan lagi. Kalau pergi dinas kan selama ini masuk dalam belanja barang. Hal ini mungkin bisa diganti ke belanja modal,” katanya di Jakarta.

Selain itu Gamawan juga menyarankan beberapa hal. Di antaranya mengurangi jumlah kelebihan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada. Cara yang bisa ditempuh, kepala daerah misalnya tidak mengangkat PNS yang baru guna mengganti PNS yang sudah pensiun. Kemudian juga semakin mengintensifkan kinerja PNS yang ada, dengan menempatkan kebutuhan sesuai. latarbelakang pendidikan yang ada.

Namun begitu, mantan Gubernur Sumatera Barat ini menyadari betul, langkah kebijakan apapun yang diambil, tidak serta merta berjalan sesuai harapan. Karena meski aturan regulasinya sangat jelas, namun keputusan untuk melaksanakan hal tersebut berada di tangan kepala daerah.

“Jadi memang perlu penataan kembali dan kesadaran bersama untuk melaksanakannya. Dengan mengurangi jumlah PNS misalnya, maka beban gaji bisa menurun. Beban belanja berkurang dan bisa dialihkan ke kebutuhan utama lainnya,” ujar Gamawan.

Kondisi lain, Gamawan juga menilai salah satu penyebab tidak efisiennya kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), karena jauhnya tempat tinggal seorang PNS dengan lokasi di mana ia bertugas. Sehingga setiap hari, banyak waktu yang terbuang percuma hanya untuk menempuh perjalanan.

Penumpukan terbesar menurutnya, terjadi di ibukota provinsi, di mana demi dapat bermukim di kota besar, para PNS tersebut mengajukan berbagai macam alasan. “Saya tangkap begitu, jadi hampir semua ibukota provinsi kebanyakan PNS. Alasannya ikut nenek, pindah karena ikut suami dan sakit-sakitan,” katanya.

Tags: Daerah, Diminta, Jumlah, Kepala, Kurangi

This entry was posted on Wednesday, May 1st, 2013 at 3:08 am and is filed under CASN. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Read more ...

Prioritas Jabatan Lowongan CPNS 2013

Prioritas Jabatan untuk lowongan CPNS pada rencana penerimaan CPNS 2013 ini akan saya tuliskan pada postingan kali ini. Informasi ini sngat berguna untuk mengetahui kemungkinan bidang apa yang akan kita ikuti untuk pendaftaran CPNS 2013 ini. Prioritas jabatan lowong untuk penerimaan CPNS diketahui dari Rapat Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Manusia Aparatur, di Manado Kamis (18/04). Acara yang Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik kementerian PANRB, Rusdianto dibuka oleh  itu dibuka oleh 175 peserta antara lain Sekda dan jajarannya, Kepala BKD di wilayah Propinsi/Kab./Kota se Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara.

Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik kementerian PANRB, Rusdianto mengatakan, bahwa untuk instansi pemerintah pusat, jabatan yang diprioritaskan adalah guru, dosen, penegak hukum, serta jabatan utama fungsi instansi. Sedangkan jabatan yang diprioritaskan untuk instansi daerah adalah guru, tenaga medis dan paramedis, jabatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, serta jabatan yang berperan dalam pengendalian jumlah penduduk.

Rakor SDM di Manado in dimaksudkan untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan manajemen SDM Aparatur, yang dimulai dari program percepatan reformasi bidang SDM aparatur, perencanaan, penetapan formasi, pengadaan, pengembangan pegawai yaitu pola karir, diklat, penegakan integritas, kode etik serta rencana penyempurnaan sistem kesejahteraan dan menyamakan presepsi para pengelola kepegawaian. Selain itu, Rakor ini juga menjadi ajang untuk menyampaikan arah kebijakan formasi dan pengadaan CPNS tahun 2013, menyangkut formasi dan seleksi pengadaan CPNS 2013.

Secara terperinci Prioritas Jabatan untuk lowongan CPNS 2013 :

Instansi Pusat
Guru (guru kelas, dan guru produktif) yaitu guru yang memberikan keterampilan hidup / life skill untuk siswa.
Dosen.
Jabatan penegak hukum (pro justice), seperti jaksa, panitera, pengaman lembaga pemasyarakatan (sipir).
Jabatan utama (core business) fungsi instansi, seperti:
Pengawas tata bangunan dan perumahan, pengawas teknik jalan dan jembatan, penata ruang, pengawas teknik pengairan, arsitek.
Pemeriksa pajak, penyuluh pajak, pemeriksa bea cukai.
Pemeriksa merek, pemeriksa dokumen imigrasi.
Mediator hubungan industrial, instruktur, pengawas ketenagakerjaan.
Pengamat gunung api, inspektur tambang.
Penguji kenderaan bermotor, pengawas keselamatan pelayaran, ATC.

Instansi Daerah
Guru (guru kelas dan guru produktif) yaitu guru yang memberi keterampilan hidup / life skill untuk siswa, guru tataboga, guru seni kriya, dan guru desain grafis.
Tenaga medis dan paramedis (dokter, dokter spesialis, bidan, perawat, dan refraksionis optisien).
Jabatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat (pro growth).
Jabatan yang berperan menciptakan lapangan kerja (pro job), seperti instruktur las, instruktur tataboga, dan instruktur tata rias.
Jabatan yang menciptakan pengurangan kemiskinan (pro job), seperti pamong belajar, pembimbing terapan teknologi tepat guna, penggerak swadaya masyarakat.
Jabatan yang berperan dalam pengendalian pertumbuhan penduduk, seperti penyuluh keluarga berencana.

Read more ...

Formasi untuk Rekrutmen CPNS 2013 - 2014

Lowongan CPNS 2013 semakin dimatangkan pemerintah. Pemerintah kembali merekrut Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di tahun 2013 ini. Apa saja prioritas jabatan untuk rekrutmen tahun ini?

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN) Eko Prasojo mengatakan, formasi CPNS tahun 2013 ini sebanyak 60 ribu.

“Untuk instansi pemerintah pusat, jabatan yang diprioritaskan adalah guru, dosen, penegak hukum, serta jabatan utama fungsi instansi. Sedangkan jabatan yang diprioritaskan untuk instansi daerah adalah guru, tenaga medis dan paramedis,” jelas Eko seperti dikutip media, Rabu (1/5/2013).

Eko menambahkan, pemerintah menetapkan sejumlah jabatan yang menjadi prioritas, karena pegawai pada kelompok jabatan dimaksud berdasarkan hasil perhitungan beban kerja dinilai kekurangan.

Bagi yang penasaran dengan jenis formasi yang akan dibuka pada lowongan CPNS 2013 ini, berikut prioritas jabatan untuk rekrutmen CPNS 2013 selengkapnya:

Instansi Pusat:

Guru (guru kelas dan guru produktif) yaitu guru yang memberi keterampilan hidup/life skill untuk siswa)
Dosen
Jabatan penegak hukum (pro justice) seperti jaksa, panitera, pengaman lembaga pemasyarakatan (sipir)

Jabatan Utama :

Pengawas tata bangunan dan perumahan
Pengawas teknik jalan dan jembatan
Pengawas teknik perairan
Arsitek
Pemeriksa pajak, penyuluh pajak dan pemeriksa bea dan cukai
Pemeriksa merek, pemeriksa dokumen imigrasi
Mediator hubungan industrial, instruktur, pengawas ketenagakerjaan
Pengamat gunung api, inspektur tambang
Penguji kendaraan bermotor, pengawas keselamatan pelayaran, ATC

Instansi Daerah:

Guru (guru kelas dan guru produktif) yaitu guru yang memberi keterampilan hidup/life skill untuk siswa), guru tataboga, guru seni kriya dan guru design grafis
Tenaga medis dan paramedic (dokter, dokter spesialis, bidan, perawat dan refraksionis optisien)
Jabatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat
Jabatan yang berperan menciptakan lapangan kerja
Jabatan yang mendorong pengurangan kemiskinan
Jabatan yang berperan dalam pengendalian pertumbuhan penduduk.

#Detik - Semoga jurusan Anda termasuk dalam formasi di atas.

Read more ...

Pengajuan Formasi CPNS di Kota Binjai 2013

CPNS Binjai 2013 – Pemerintah Kota (Pemko) Binjai mengajukan 473 formasi umum Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2013 sesuai kebutahan SKPD kota Binjai ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan & RB).

“jumlah tersebut berdasakan pengajuan SKPD, berdasarkan analisis jabatan dan masa kerja,” ucap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Binjai Amir Hamzah ketika ditemui diruangannya, Kamis (2/5/2013). Lebih lanjut dirinya mengatakan, pihak pemko Binjai sendiri saat ini masih menunggu surat balasan dari Menpan dan RB.

Pengajuan tersebut sambungnya, dilakukan sesuai surat edaran Menpan dan RB dimana setiap kabupaten/kota dipersilahkan mengajukan permohonan pengangkatan CPNS baru, setelah dicabutnya moratorium penerimaan CPNS. “itukan masih usulan ya bisa tetap jumlahnya bisa juga berkurang. Jadi kita tunggu saja surat balasan dari kemetrian terkait,” terangnya.

Mengenai besarnya belanja pegawai Pemko Binjai, Amir optimis, pengajuan CPNS yang bakal diajukan Pemko Binjai diterima Menpan RB. Sebab, menurutnya, saat ini belanja pegawai dan belanja tak langsung Pemko Binjai sudah seimbang 60 persen, 40 persen.

“Saya rasa, dengan keseimbangan belanja itu, kita sudah bisa mengajukan CPNS baru ke pusat, apalagi saat ini, pengajuan CPNS baru itu, sesuai kebutuhan, bukan hanya sekedar pengajuan saja,” yakinnya.

Namun dirinya, hingga saat ini belum mengetahui secara pasti kapan penerimaan formasi umum CPNS. “kalau waktunya kita belum tahu kita tunggu saja. Tapi biasanya pembukaan CPNS dilakukan di akhir tahun,” jelasnya. #tribun-medan.com

Read more ...

Jadwal Penerimaan CPNS 2013

Jadwal penerimaan CPNS 2013 adalah hal yan perlu diketahui bersama untuk mempersiapkan diri mengikuti pendaftaran CPNS tahun 2013 ini. Oleh karena itu saya akan menuliskan jadwal penerimaan cpns 2013 yang kemungkinan besar serempak diadakan di seluruh Indonesia. Semoga kita sukses pada penerimaan CPNS tahun 2013 ini.

Inilah Jadwal penerimaan CPNS 2013 mulai dari Pendataan, penyerahan usulan formasi,  hingga penyerahan SK PNS :

Pendataan dan penyerahan usulan formasi: sejak Juni 2012.
Pembentukan panitia penerimaan CPNS 2013 di tiap-tiap institusi atau BKD: April - Mei 2013
Penyusunan soal ujian: mulai Mei 2013
Pengumuman Lowongan CPNS : Juni 2013
Pendaftaran CPNS 2013 dan seleksi berkas: Juni - Juli 2013.
Pencetakan naskah soal: mulai Agustus 2013.
Pelaksanaan ujian dan tes CPNS: Agustus - Oktober 2013.
Pengumuman peserta yang lulus menjadi CPNS tahun 2013 melalui website: November - Desember 2013.
Penyerahan SK CPNS: Januari 2014.

Itulah Jadwal Penerimaan CPNS 2013 yang bisa saya tuliskan saat ini, mari persiapkan diri, banyak belajar dan berdoa semoga kita sukses pada penerimaan CPNS tahun 2013 ini. Amin.

Read more ...

Informasi CPNS Kabupaten Bungo - Jambi 2013

CPNS Bungo 2013 – Formasi rekrut CPNS dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi (Menpan-RB), hingga saat ini ditunggu pihak pusat. Salah satunya oleh kabupaten Bungo.

BKD Bungo belum mendapatkan petunjuk. Hal tersebut diakui bupati Bungo, H Sudirman Zaini, saat dikonfirmasi sejumlah wartawan, kemarin. “Kita sudah mengirimkan jumlah kebutuhan CPNS untuk tahun 2013 ini. Tapi, belum ada petunjuk,” katanya, senin (29/4) lalu.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKD) Bungo, M. Yusuf juga mengatakan hal yang demikian. Menurutnya, usulan formasi penerimaan CPNS yang diajukan oleh BKD Bungo itu memang masih dikaji oleh pusat. “Saat ini, kita masih menunggu usulan yang telah diajukan itu,” katanya belum lama ini.

Sekda Kabupaten Tanjab Timur, Sudirman mengatakan, untuk penerimaan rekruitmen CPNS tahun 2013, masih harus menunggu usulan laporan pihak BKD kepada Bupati. Sebelumnya Bupati memang telah meminta dirinya dan Kepala Bappeda untuk mempelajari rekruitmen CPNS tahun 2013 ini. Namun hingga kini hasil dari revisi belum bisa diketahui,” ujarnya kemarin (30/4).

Penerimaan CPNS di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungaipenuh untuk tahun 2013 belum jelas. Pasalnya sampai saat ini formasi CPNS dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemen-PAN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum turun.

Kabid Pengangkatan dan Mutasi BKD Kabupaten Kerinci mengatakan, sampai saat ini formasi CPNS dari Kemen-PAN belum turun. Menurutnya pihaknya sudah memberikan data PNS di Kabupaten Kerinci ke Kemen-PAN dan BKN tahun 2012 lalu, namun sampai saat ini formasi CPNS untuk Kabupaten Kerinci belum turun. “Kita tidak mengajukan formasi.

Kita hanya mengajukan data PNS di Kerinci, berapa yang pensiun, akan pensiun dan yang mutasi ke daerah lain. Nanti Kemen-PAN yang analisa berapa formasi yang dibutuhkan Kerinci,” ujarnya. Dikatakannya, formasi yang paling banyak dibutuhkan Kabupaten Kerinci adalah guru SD dan tenaga kesehatan.”Guru SD banyak yang pensiun, jadi kita kekurangan,” katanya.

Sebelumnya Kepala BKD Kerinci Evron Edison mengaku sudah mengusulkan 1.500 formasi ke BKN dan Men-PAN. Menurutnya, Usulan 1.500 formasi ini, untuk memenuhi kebutuhan pegawai di Pemkab kerinci selama lima tahun ke depan.

Usulan formasi itu sudah disampaikan ke BKN dan Men-PAN sejak Desember 2012 lalu. Disebutkannya, 2013 ini Pemkab Kerinci kekurangan sekitar 300 guru. Baik guru SD, SMP, maupun guru SMA. Untuk tenaga teknis Pemkab kekurangan sekitar 135 PNS.

Kebutuhan pegawai juga dikarenakan banyak PNS yang memasuki masa pensiun. Sementara PNS yang pensiun pada 2011 dan 2012 belum ada penggantinya sama sekali. Soalnya Kerinci tidak membuka tes CPNS seperti daerah lainnya. “Untuk yang pensiun sekitar 300 orang,” ungkapnya.

Sementara itu Kabid Pengangkatan dan Mutasi Kota Sungaipenuh juga mengatakan, sampai saat ini formasi CPNS tahun 2013 untuk Pemkot Sungaipenuh belum turun. Padahal pihaknya sudah mengusulkan formasi sekitar 1000 formasi CPNS. “Yang paling banyak Guru, tenaga kesehatan. Formasi untuk tamatan SMA kita membutuhkan Satpol PP,” ungkapnya.

Dikatakannya, untuk penerimaan CPNS tahun 2013 Pemkot Sungaipenuh sudah menganggarkan dana penyelenggaraan tes CPNS di APBD 2013. “Sudah dianggarkan di APBD,” pungkasnya.(Dik)

Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Batanaghari, optimis bahwa untuk tahun ini akan melakukan penerimaan calon pegawai negri sipil (CPNS) untuk wilayah Batanghari. Hal tersebut dikatakan Kepala BKPPD Batanghari, Ariansyah, ketika dikonfirmasi kemarin.

Dikatakannya, untuk formasi penerimaan CPNS di Batanghari telah dikirimkannya ke BAKN. Dan mengetahui usaha bupati untuk meminta jatah penerimaan itu, dirinya optimis tahun ini Pemkab Batanghari akan melakukan penerimaan CPNS. “Kami optimis tahun ini kita bisa melakukan penerimaan, untuk usulannya minggu lalu sudah kami kirim,” ujarnya.

Dijelaskan ariansyah, berdasarkan perhitungan dari Analisis Beban Kerja (ABK) dan analisis Jabatan (Anjab), maka Pemkab Batanghari membutuhkan sebanyak 1137 pegawai baru. Formasi itu ditegaskan oleh Ariansyah di dominasi oleh tenaga guru dan tenaga kesehatan. #Jambi ekspress

Read more ...

Pemda Diminta Prioritaskan Anggaran untuk Masyarakat

Pemerintah daerah (Pemda) diminta agar memprioritaskan anggaran untuk kesejahteraan masyarakat.”Ada beberapa daerah yang jumlah penduduk miskinnya masih di atas 20 persen, tapi rumah-rumah pejabatnya tergolong mewah. Ini kan tidak patut,” kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Jakarta, Kamis (25/4).

Menurut mendagri, alokasi anggaran di daerah-daerah cenderung lebih banyak tersedot untuk belanja aparatur. Hal ini dikarenakan adanya penambahan pegawai negeri sipil secara tidak proporsional di daerah yang bersangkutan.

“Ada yang biaya belanja aparaturnya mencapai 72 persen APBD, sedangkan yang tersisa buat urusan lainnya cuma tinggal 28 persen. Ini jelas tak adil,” ujarnya.

Ini menjadi salah satu alasan mengapa dua tahun belakangan Kemendagri melakukan moratorium penerimaan PNS terhadap daerah-daerah yang beban belanja aparaturnya di atas 50 persen. Mendagri menyatakan akan terus konsisten dengan kebijakan tersebut.

“Nanti tidak akan kami loloskan permintaan penambahan aparaturnya, sampai (alokasi anggaran daerah) itu betul-betul rasional,” katanya menegaskan.

Di samping itu, Gamawan juga meminta kepada para gubernur agar dalam mengevaluasi APBD 2014 nanti betul-betul mendalami dan mempelajarinya secara cermat. Kepala daerah tidak boleh asal menyetujui RAPBD yang dirumuskan bersama DPRD.

Ia pun memaparkan, otonomi daerah pada dasarnya memiliki dua tujuan, yakni demokrasi dan kesejahteraan. Tujuan demokrasi memosisikan pemerintah daerah yang terintegrasi dalam instrumen pendidikan politik yang menekankan partisipasi masyarakat di tingkat lokal.

Sementara, tujuan kesejahteraan mengisyaratkan agar pemerintah daerah melayani publik secara efektif, efisien, dan ekonomis. Gamawan menambahkan, intitas pemerintahan daerah di negara ini terbilang sangat masif.

Saat ini, Indonesia memiliki 538 daerah otonomi yang terdiri dari 34 provinsi, 411 kabupaten, dan 93 kota. Di sisi lain, kondisi geografis kepulauan dan jumlah penduduk yang masuk terbesar di dunia membuat corak sosial di Indonesia menjadi kaya dan beragam.

“Untuk itu, penyelenggara pemerintahan daerah dituntut untuk selalu bekerja secara reseponsif dan bijaksana,” katanya.

Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu(QS.Al-Baqarah:45)

Tags: anggaran, Diminta, Masyarakat, Pemda, Prioritaskan, untuk

This entry was posted on Wednesday, May 1st, 2013 at 3:00 am and is filed under CASN. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Read more ...