Keinginan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang melakukan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2013 terancam batal. Pasalnya, alokasi belanja tidak langsung dalam APBD Pemkot Palembang lebih besar dari belanja langsung (BL).
Berdasarkan informasi, APBD Pemkot Palembang tahun ini sekitar Rp2, 5 triliun. Dimana belanja tidak langsungnya sekitar Rp1,5 triliun dengan alokasi belanja pegawai mencapai Rp1,4 triliun, sedangkan belanja langsung Rp1,05 triliun.
Padahal, berdasarkan aturan moratorium atau penangguhan penerimaan PNS, untuk pengajuan formasi penerimaan CPNS hanya diberikan kepada daerah yang belanja pegawainya di bawah 50 persen.
“Iya, untuk melakukan penerimaan PNS umum tahun ini masih belum dapat dipastikan. Kami (pemkot, red) masih harus menunggu informasi lebih lanjut dari pemerintah pusat,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Palembang, Agus Kelana.
Pada tahun lalu, pemkot telah melakukan moratorium penerimaan PNS terhitung 1 September 2011 hingga 31 Desember 2012. Sepertinya, moratorium tersebut batal diperpanjang hingga akhir 2013.
Mengantisipasi itu, kata Agus, Pemkot Palembang akan memaksimalkan tenaga yang ada dan juga melakukan pengangkatan tahap kedua tenaga honorer yang berjumlah 1.665 orang. Pengangkatan itu khusus bagi tenaga pengajar, kesehatan dan bidang teknis.
“Ketiga bidang tersebut memang sangat dibutuhkan, karenanya kami memprioritaskan mereka,” jelas Agus.
Untuk jadwal pengangkatan, ucap Agus, akan dilakukan sesuai proses seleksi. 1.665 tenaga honorer akan dilakukan verifikasi untuk kemudian diserahkan dan diseleksi oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Negara (Kemenpan dan RB).
Honorer harus lolos uji kompetensi dasar dan uji kompetensi bidang untuk dapat diangkat menjadi CPNS. “Jadi, tidak semua dari 1.665 honorer akan diangkat dan diterima,” cetusnya. Diperkirakan, prosesnya dimulai Maret, tinggal menunggu informasi lanjutan dari pemerintah pusat.
Dari Kepala Bagian Keuangan Pemkot Palembang, HM Hoyin diketahui, hampir 50 persen alokasi APBD Pemkot Palembang yang mencapai Rp 2, 5 triliun atau tepatnya Rp1,1 triliun diperuntukkan bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora). “Dana itu untuk pengembangan fasilitas pendidikan, dan juga untuk gaji guru,” tukasnya.
