Anggota Komisi II DPR RI, Ganjar Pranowo menegaskan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas banyaknya tenaga honorer yang terelininasi pada mekanisme rekruitmen pegawai negeri sipil (PNS). “Pemerintah pusat harus bertanggung jawab. Ini sudah terkatung-katung lama sekali,” kata Ganjar selepas menerima aspirasi paguyuban tenaga honorer teranulir di Hotel Kencana Purbalingga. Ratusan tenaga honorer teranulir, dari sejumlah kabupaten di Jawa Tengah menyampaikan aspirasi mereka terkait statusnya.
Menurut wakil rakyat dari dapil 7 tersebut, adanya tenaga honorer yang mulanya dinyatakan lolos namun kemudian dianulir merupakan bentuk penerimaan CPNC yang sangat lucu. “Ini dari awal nggak cermat,” kata dia.
Karena itu, melalui Komisi II, Ganjar terus menekan pemerintah untuk merehabilitasi status ratusan tenaga honorer tersebut. “Pendataan di akhir tahun harus selesai,” ucapnya.
Dia menambahkan, pendataan tenaga honorer teranulir tersebut sejatinya tidak merepotkan, karena sudah nampak jelas pada pengumuman penerimaan pada 2007 silam. Karenanya, pemerintah seharusnya tak sulit mendata.
Setelah pendataan rampung, sambung Politisi PDIP itu, akan ada verifikasi dan seleksi yang digelar secara khusus bagi tenaga honorer. Dengan metode seleki yang khusus pula, proses itu ditarget selesai April 2013. “Dari dulu itu sebenarnya semua oke. Problemnya itu di eksekusi dari keputusan. Sampai sekarang jadinya cuma janji-janji terus,” kata Ganjar Pranowo kepada wartawan.
Salah satu pengurus paguyuban tenaga honorer teranulir, Marwan mengatakan pihaknya akan menggandeng Pemerintah Provinsi Jateng untuk bertemu dengan pemerintah pusat. Ia berharap, Ganjar tetap bisa mengawal pertemuan itu.
