Kesejahteraan antara guru negeri dan guru honorer juga Guru Tidak Tetap (GTT) sangatlah timpang. Ironis, dengan beban kerja yang tak jauh berbeda guru honorer dan GTT banyak yang mendapatkan gaji Rp 200 ribu/bulan. Karena ketimpangan yang sangat mencolok ini Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Pusat, DR Sulistiyo MPd mendesak pemerintah untuk memberikan kesejahteraan kepada para tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan non-PNS di Indonesia yang masih di bawah kewajaran.
“Kita harus jujur bahwa sekarang ini tenaga pendidik masih kurang sehingga banyak yang memanfaatkan tenaga honorer dan GTT,” katanya, dalam Seminar Nasional Profesionalisme Guru di Gedung Wanita, rangkaian HUT PGRI Kota Magelang.
Dia mencontohkan, Sekolah Dasar (SD) di Indonesia sampai saat ini dipastikan masih kekurangan guru PNS. Apalagi, sejak 3 tahun lalu, tidak ada pengangkatan dengan adanya kebijakan moratorium PNS di beberapa daerah.
“Selama tiga tahun tidak ada pengangkatan padahal setiap tahunnya banyak PNS guru yang pensiun. Di Jateng ada 27.000 guru pensiun. Sehingga jelas, bahwa peranan guru honorer dan GTT peranannya sangat penting,” katanya.
Dari data pemerintah, kekurangan guru di Indonesia ada sekitar 2,9 juta orang, sehingga sekolah banyak yang memberdayakan guru honorer dan GTT. Namun, dari hasil profesi guru honorer tersebut, upah mereka hanya diberikan antara Rp 100.000 – Rp 200.000/bulan.
“Itu sama saja dengan mendzalimi para guru. Kinerja mereka sama dengan PNS, sehingga sistem kepegawaian non-PNS dan kesejahteraan ini harus diperjuangkan. Kami mendesak, kalau sampai tahun 2013 belum juga ada perbaikan gaji honorer, PGRI akan melakukan gerakan organisasi secara serentak, sampai permintaan itu dikabulkan,” tandasnya.
